Bahan Baku Minyak Goreng RI Sulit Tembus Pasar Eropa? Ini Penjelasannya
- dok. istimewa
VoxPop – Bahan baku utama minyak goreng asal Indonesia menghadapi tantangan baru di pasar global seiring munculnya berbagai kebijakan perdagangan di negara tujuan ekspor. Selain persaingan pasar, sejumlah aturan terkait standar keberlanjutan dinilai menjadi faktor yang semakin memengaruhi akses produk Indonesia ke pasar internasional.
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung. Ia mengatakan, diplomasi kelapa sawit perlu dilakukan secara lebih proaktif untuk mengantisipasi munculnya hambatan perdagangan.
Menurutnya, diplomasi tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa dagang, tetapi juga perlu menjadi instrumen market intelligence yang mampu mendeteksi potensi kebijakan baru sejak tahap perumusannya.
"Seharusnya diplomasi sawit yang baik adalah jika kita berhasil meredam atau mencegah timbulnya kebijakan negara lain yang merugikan industri sawit nasional. Karena itu, diplomasi sawit seharusnya bekerja sebagai market intelligence," ujarnya.
Tungkot mengatakan, strategi diplomasi yang dijalankan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong diversifikasi pasar ekspor. Langkah tersebut membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada pasar tradisional, khususnya Uni Eropa.
Saat ini, ekspor minyak sawit Indonesia telah dipasarkan ke berbagai negara, antara lain India, China, Pakistan, Bangladesh, sejumlah negara di Afrika, Uni Eropa, hingga Amerika Utara.
"Pangsa Uni Eropa sebagai tujuan ekspor kita tinggal 8-10 persen. Jadi dengan diversifikasi negara tujuan ekspor tersebut, kita tidak lagi tergantung pada pasar Uni Eropa," jelasnya.
Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) juga terus memperkuat diplomasi internasional melalui berbagai program yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan hubungan dengan negara importir utama, misi dagang untuk memperluas pasar ekspor, litigasi dan advokasi terhadap kebijakan yang dinilai diskriminatif, kampanye di media internasional, serta dukungan terhadap berbagai forum dan konferensi internasional.
Sementara itu, Kepala Pusat South East Asia Food and Agriculture Science & Technology (SEAFAST) Center IPB University, Puspo Edi Giriwono, mengatakan diplomasi masih diperlukan karena hambatan perdagangan terhadap komoditas sawit masih terus bermunculan di berbagai negara.
