3 Syarat Agar Kebijakan 'Benteng Policy' Prabowo Tak Gagal
- Istimewa
Belajar dari Malaysia, Jepang, Korea
Didin menilai ide affirmative action itu wajar. Buktinya Malaysia berhasil. "Di Malaysia, Mahathir Muhammad itu ternyata mengadopsi politik bentengnya Pak Sumitro. Tapi jauh lebih serius, sehingga tidak ada korupsi," ujarnya.
Dalam 20 tahun, PDB bumiputra Malaysia naik dari 6% ke 65%. Setelah seimbang, kebijakan dihentikan.
Jepang punya model "Japan Incorporated" berbasis UMKM. Korea Selatan punya 3 tahap: reforma agraria, Saemaul Undong, baru industrialisasi. Kuncinya ada Korean Development Board yang "meritokratis, independen, profesional, tidak ada campur tangan politik."
Pesan untuk Prabowo
Menurut Didin, mestinya itu yang harus dilakukan. “Sayangnya Indonesia tidak melakukannya dengan serius dan akhirnya kurang berhasil.”
Menurutnya ada 3 syarat agar "Benteng Policy" Prabowo tidak gagal. Pertama, mekanisme ketat agar tidak ada jual beli lisensi. Kedua, badan pengawas independen bebas politik. Ketiga, tahapan jelas seperti Korea.
"Kalau tiga ini disiapkan, kebijakan ini bisa menciptakan keseimbangan dan menghindari korupsi mega jilid III," pungkasnya.
Kadin Puji Kepemimpinan Prabowo: Sangat Visioner dan Strategis
Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menilai kepemimpinan Presiden Prabowo berorientasi pada percepatan pelaksanaan kebijakan dan transformasi di berbagai bidang.
