Dorong Ekosistem Digitalisasi Pengadaan, ICEF-IPFE 2026 Pertemukan Pelaku Usaha dengan 15 Ribu Buyer Pemerintah
- istimewa.
Jakarta, VoxPop – Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) digelar di Jakarta 29 Juli - 31 Agustus 2026. Kegiatan yang diselenggarakan ke-4 kalinya ini bersamaan dengan Indonesia Procurement Forum Expo (IPFE) menjadi ajang strategis yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, asosiasi profesi, serta pemangku kepentingan dalam mempercepat transformasi sistem pengadaan barang dan jasa nasional.
Tahun ini, gelaran tersebut mengusung tema 'Dari Digitalisasi Menuju Pengadaan Modern; Transormasi Berbasis Data untuk Indonesia Emas'. ICEF–IPFE 2026 menargetkan kehadiran 15.000 pengunjung yang berasal dari berbagai instansi pemerintah, antara lain Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), serta Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam membangun sistem pengadaan yang semakin modern, transparan, efisien, dan berbasis data.
Kepala LKPP Sarah Sadiqa mengatakan bahwa dengan nilai belanja pengadaan pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp911,7 triliun berdasarkan data Inaproc pada Tahun Anggaran 2026, pengadaan memiliki daya ungkit yang sangat besar terhadap arah Pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap keputusan pengadaan harus mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata.
"Setiap keputusan pengadaan bukan hanya keputusan administratif, tetapi juga keputusan ekonomi, keputusan industri, dan keputusan pembangunan. Maka dari itu, pengadaan tidak cukup hanya transparan dan cepat, tetapi juga harus cerdas, prediktif, adaptif, dan mampu menjadi dasar pengambilan keputusan publik yang lebih tepat,” ungkap Sarah saat membuka Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) – Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) 2026 dikutip dari keterangannya, Jumat, 31 Juli 2026.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pengembangan Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Juan Permata Adoe menyampaikan bahwa, ICEF-IPFE 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.
“Forum yang diikuti sekitar 135 penyedia tersebut dinilai mampu membuka akses pasar yang lebih luas, meningkatkan kesiapan ekspor pelaku usaha, sekaligus mendorong semakin banyak UMKM dan koperasi masuk ke dalam Katalog Elektronik,” kata Juan.
Salah satu peserta yang kembali berpartisipasi dalam ICEF–IPFE 2026 adalah Mbizmarket, Lokapasar mitra LKPP RI menegaskan komitmen dalam mendukung transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah melalui platform yang transparan, efisien, akuntabel, serta mendukung peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri.
Melalui platform Mbizmarket, instansi pemerintah dapat melaksanakan proses pengadaan secara lebih mudah dan cepat. Selain memudahkan pencarian produk dalam negeri beserta informasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), platform ini juga mendukung kemudahan administrasi transaksi dan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memberikan nilai tambah bagi pemerintah maupun penyedia.
“Keterlibatan Mbizmarket dalam ajang Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) selama tiga tahun berturut-turut merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung transformasi pengadaan digital pemerintah. Bagi kami, ICEF adalah wadah strategis yang tidak hanya memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi para pelaku usaha untuk bergabung dalam ekosistem pengadaan pemerintah yang semakin efisien, transparan, dan inklusif”. ujar Ryn Hermawan, CEO & Co-Founder Mbizmarket.
Selain mendorong perluasan partisipasi pelaku usaha, transformasi pengadaan pemerintah juga perlu diiringi dengan percepatan digitalisasi sistem pembayaran agar ekosistem pengadaan menjadi semakin terintegrasi dari hulu hingga hilir. Oleh karena itu, kami berharap Kartu Kredit Indonesia (KKI) dapat menjadi salah satu instrumen pembayaran utama dalam mendukung digitalisasi transaksi pengadaan melalui kanal pembayaran pemerintah.
"Kami meyakini bahwa digitalisasi pembayaran tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengadaan, tetapi juga menghasilkan data transaksi yang lebih akurat, terdokumentasi dengan baik, dan mudah ditelusuri. Data tersebut akan menjadi fondasi penting bagi para pemangku kepentingan dalam memperkuat pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas, serta mewujudkan tata kelola pengadaan pemerintah yang semakin modern, efektif, dan berbasis data," imbuhnya.
Pameran menempati gross area seluas 1.800 meter persegi dengan area pameran 1.023 meter persegi. Sebanyak 50 booth akan diisi oleh 39 peserta pameran, terdiri atas 29 perusahaan dan 10 lembaga, yang menampilkan berbagai inovasi. Berbagai produk, layanan, dan solusi teknologi akan diperkenalkan sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah menuju sistem yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Salah satu daya tarik utama ICEF–IPFE adalah kesempatan bagi pelaku usaha untuk bertemu langsung dengan buyer dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Melalui forum temu bisnis, peserta dapat mempresentasikan produk dan jasa secara langsung kepada para pengguna anggaran serta pejabat pengadaan dari berbagai daerah di Indonesia. Ajang ini juga membuka peluang bagi perusahaan untuk memperluas akses ke e-Katalog Pemerintah maupun sistem pengadaan BUMN yang terus berkembang.
Kadin Puji Program MBG Prabowo, Sebut Banyak Anak Pelosok Terbantu
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketahanan pangan.
