Kominfo Kejar Kebijakan Dana USO untuk Startup Awal 2017
- VoxPop.co.id/Agus Tri Haryanto
VoxPop.co.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mendorong e-dagang atau e-commerce untuk menjadi bagian dari paket kebijakan ekonomi yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Setelah itu, pemerintah mengincar dana Universal Service Obligation (USO) untuk bisa mendanai perusahaan rintisan (startup) lokal.
Ditemui VoxPop.co.id usai acara "Malam Syukuran Pakat Kebijakan Ekonomi Jilid 14 Peta Jalan E-Commere untuk Indonesia", Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara akan segera mengubah regulasi yang berkaitan dengan USO untuk bisa mengarah ke pendanaan startup.
"Ada beberapa yang di-deliver oleh Kominfo beserta Kementerian Keuangan, yang segera akan dilakukan, adalah merancang bagaimana memanfaatkan dana USO untuk mendukung pendanaan startup," ucap Rudiantara, kepada VoxPop, Rabu malam, 23 November 2016.
Dana USO adalah kewajiban pelayanan yang dikumpulkan dari para operator telekomunikasi dengan besaran 1,25 persen dari total pendapatan kepada pemerintah.
"Ini yang akan kita lakukan persiapan secepatnya. Nanti pada awal 2017, kebijakan ini harus keluar," tambah pria yang biasa disapa Chief RA ini.
Mengenai polemik adanya pihak yang berkeinginan agar dana USO dikembalikan kepada operator, Rudiantara menjelaskan bahwa dampak kebijakan ini juga akan dirasakan oleh operator nantinya.
"Startup itu main di layer aplikasi, aplikasi itu membutuhkan infrastruktur. Ini akan meng-create demand infrastructure, kalau e-commerce berkembang sudah pasti telekomunikasi berkembang. Tidak ada e-commerce tanpa infrastruktur telekomunikasi," ucap Rudiantara.
PM Anwar Ibrahim Akan Sampaikan Kerugian Investasi Dana Pensiun PNS Malaysia di Startup RI ke Parlemen
PM Malaysia Anwar Ibrahim akan menyampaikan penjelasan ke parlemen mengenai isu kerugian investasi lembaga Dana Pensiun PNS Malaysia di startup asal RI, eFishery.
