Dianggap Biang Konflik, Sri Lanka Blokir Medsos Pasca Bom Paskah
- India Today
VoxPop – Pihak berwenang Sri Lanka dikabarkan memblokir situs media sosial pasca serangan bom gereja pada Minggu Paskah, 21 April 2019, yang menewaskan ratusan orang. Langkah ini merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap kemampuan perusahaan internet Amerika untuk mengontrol konten berbahaya.
Dilansir dari Seattle Times, Senin, 22 April 2019, blok media sosial tersebut berlaku untuk Facebook, WhatsApp dan Instagram, yang diumumkan oleh portal berita resmi pemerintah. Dalam pengumuman itu mengutip penyebaran "laporan berita palsu" online.
Pengamat internet setempat, Observatorium NetBlocks mengatakan bahwa pihaknya mendeteksi pemadaman yang disengaja dari platform populer, seperti YouTube, Snapchat dan Viber. Namun Twitter, tampaknya tidak terpengaruh.
Para pejabat kemungkinan khawatir penyebaran konten yang meradang dapat memicu pertumpahan darah lebih banyak di Sri Lanka, negara kepulauan dengan mayoritas Buddha yang memiliki minoritas Hindu, Muslim dan Kristen. Negara ini diketahui juga memiliki sejarah panjang konflik antaretnis dan sektarian. Setidaknya 290 orang tewas dalam pemboman itu.
Ivan Sigal, kepala organisasi advokasi internet dan jurnalisme, Global Voices, mengatakan tindakan cepat pemblokiran medsos negara itu adalah "momen jitu."
“Beberapa tahun lalu kami akan menggunakan platform ini untuk saling membantu dan mengoordinasikan bantuan. Sekarang kami memandang mereka sebagai ancaman,” tulisnya di Twitter.
"Jika saya adalah Facebook dan WhatsApp saya akan meluangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri di mana saya salah," katanya.
Itu bukan pertama kalinya Sri Lanka memblokir media sosial. Pemerintah memberlakukan larangan selama seminggu pada bulan Maret 2018 karena kekhawatiran bahwa WhatsApp dan platform lainnya digunakan untuk menggerakkan kekerasan anti-Muslim di wilayah tengah negara itu.
(ann)
Jual-Beli Satwa Dilindungi Lewat Facebook Dibongkar Kemenhut, 7 Burung Langka Disita di Jayapura
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengungkap dugaan perdagangan satwa liar dilindungi yang dilakukan melalui media sosial Facebook di Kota Jayapura, Papua.
