Drama Iklim Dunia yang Belum Tuntas
- Anadolu Ajansi
Meski begitu, perlu memperhatikan sumber dan jenis pendanaan karena sebagian besar pendanaan iklim yang rencananya dikucurkan untuk negara berkembang lebih banyak yang sifatnya concessional atau loan (pinjaman).
"Indonesia perlu memperjuangkan indikator pendanaan berkelanjutan. Ini penting agar investasi swasta, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur besar, yang mengatasnamakan adaptasi perubahan iklim, tidak justru memperparah kesenjangan, ketidakadilan atau menambah beban negara dalam bentuk utang," paparnya.
Bukan itu saja. Indonesia juga harus memiliki mekanisme finansial untuk memastikan tidak ada penyaluran dana iklim dan lingkungan hidup bagi aktor-aktor yang merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati serta melanggar hak asasi manusia (HAM).
"Indonesia memerlukan kebijakan yang kuat untuk membangun mekanisme pendanaan iklim yang adil untuk subjek rentan, yang di antaranya masyarakat adat dan komunitas lokal, petani dan nelayan kecil/tradisional, buruh, perempuan, penyandang disabilitas, dan kaum muda," tuturnya.
Direktur Nusantara Fund, Ode Rakhman, menyebut penyaluran dana iklim harus diutamakan untuk masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai garda terdepan dalam menjaga, melindungi dan mengelola ekosistem alam sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan mereka. Saat ini, pendanaan iklim bagi masyarakat adat dan lokal masih sangat minim.
"Pendanaan langsung bagi masyarakat adat dan komunitas lokal merupakan cara paling efektif dibandingkan dengan mekanisme pendanaan lainnya, seperti Dana Desa," ungkap dia. Nusantara Fund telah mendukung 157 inisiatif masyarakat adat dan komunitas lokal di Indonesia senilai US$950 ribu sejak Januari hingga Oktober 2024.
Pada akhir bulan ini, Nusantara Fund akan menyalurkan pendanaan langsung tambahan sebesar US$600 ribu untuk mendukung sekitar 90 inisiatif dari masyarakat adat dan komunitas lokal di Indonesia.
Lama Tak Terdengar Kabarnya, Sri Mulyani Ditunjuk Bank Dunia Jadi Ketua Penghimpunan Dana Buat Negara Miskin
Bank Dunia menunjuk eks Menkeu RI Sri Mulyani sebagai Ketua Independen Asosiasi Pengembangan Internasional (Independent Co-Chair of International Development Association)
