Pemerintah AS Ingin Sadap WhatsApp
- U-Report
VoxPop.co.id – Apple kemungkinan tak lama lagi mendapat teman senasib dalam berseteru dengan lembaga penegak hukum Amerika Serikat. Belum lama ini, muncul laporan Departemen Kehakiman telah menargetkan menyadap layanan .
Pengacara Departemen Kehakiman tersebut mengatakan enkripsi layanan messaging milik Facebook itu telah menjadi sasaran berikutnya setelah Apple.
Dikutip dari Ubergizmo, Senin 14 Maret 2016, laporan New York Times menyebutkan Departemen Kehakiman ingin mengeksekusi rekaman atau dari sambungan telepon WhatsApp. Namun diprediksi, keinginan itu bakal mendapat kendala.
Laporan itu mengatakan pejabat Departemen Kehakiman AS telah memetakan dan mengantisipasi jika upaya mereka membuka penyadapan telepon WhatsApp tidak mendapatkan persetujuan pengadilan.
Sumber yang dikutip dalam laporan itu mengklaim penyadapan suara WhatsApp akan dikumpulkan dalam rangka untuk mendukung proses investigasi. Opsi itu diupayakan, sebab enkripsi telah menjadi momok bagi penegak hukum, yakni bisa menghalangi penyelidikan penegak hukum dalam sebuah kasus.
Sumber mengatakan akses enkripsi ini tak terkait dengan aksi terorisme seperti pada kasus Apple yang menolak permintaan FBI untuk membuka enkripsi perangkat iPhone 5c milik terduga teroris penembakan San Bernardino, yang terjadi pada Desember tahun lalu.
Beberapa pejabat di AS dikatakan mempertimbangkan meminta hakim untuk mengeluarkan perintah pengadilan yang memaksa WhatsApp untuk menyerahkan data pengguna mereka. Upaya itu disebutkan tidak memedulikan apakah nantinya WhatsApp akan mematuhi perintah tersebut atau tidak.
Sejauh ini, upaya Departemen Kehakiman AS untuk menyadap rekaman telepon WhatsApp belum menemukan titik akhir keputusan.
Terkait dengan rencana Departemen Kehakiman itu, pakar keamanan berpandangan, WhatsApp bisa menghindar dari perintah pengadilan. Sebab undang-undang penyadapan yang berlaku saat ini terakhir kali diperbaharui pada satu generasi lalu, yang mana saat itu orang masih berkomunikasi dengan telepon kabel.
Pakar di Electronic Frontier Foundation, organisasi nirlaba yang fokus pada hak digital mengatakan pemerintah AS tampaknya ingin menjadikan enkripsi ini sebagai momentum untuk mengubah aturan penyadapan.
"FBI dan Departemen Kehakiman memilih kondisi yang tepat untuk melihat pertarungan yang terbaik bagi mereka. Mereka sedang menunggu untuk kasus yang membuat permintaan terlihat wajar," kata Peter Eckersley, Kepala Ilmuwan komputer Electronic Frontier Foundation.
