Kominfo Tanggapi Permintaan Sekjen ICMI Blokir YouTube

Logo YouTube.
Sumber :
  • VoxPop/Agus Tri Haryanto

VoxPop.co.id – Melalui Sekretaris Jenderalnya, Jafar Hafsah, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) meminta pemerintah untuk memblokir situs berbagi video, YouTube dan mesin pencari internet, Google. Keduanya dinilai mengandung banyak unsur kekerasan dan konten pornografi.

img_title Cides ICMI Tawarkan Gagasan Atasi Dilema Pengelolaan Tembakau di Forum Internasional

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang mengurusi dunia teknologi, menyatakan dengan tegas takkan menuruti permintaan sekjen ICMI tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Ismail Cawidu.

"Tidak ada permintaan (diblokir) kok. Justru, sebenarnya ICMI mengharapkan YouTube dan Google menepis sendiri konten porno itu," ujar Ismail kepada VoxPop.co.id, Rabu, 8 Juni 2016.

img_title Pemuda ICMI Gugat Aturan Proyek Pengembangan PIK 2 Jadi PSN ke MA

Ismail mengungkapkan, penolakan permintaan ICMI tersebut, karena itu bukan berdasarkan organisasi, melainkan hanya pernyataan pribadi dari Sekjen ICMI, Jafar Hafsah.

"Sesuai pernyataan Ketua ICMI (Jimly Asshiddiqie) bahwa itu pernyataan sekjennya, bukan atas nama organisasi," ucapnya.

img_title Pesan ICMI untuk KPU Pasca Putusan MK Soal Pilkada 2024

Di samping itu, mengenai isu maraknya peredaran konten porno di dunia maya, Kominfo rajin memantau situs yang bernuansa pornografi. Untuk itu, Ismail melanjutkan, Kominfo tidak perlu memblokir YouTube dan Google.

"Kominfo terus aktif melakukan pemblokiran konten porno dan konten negatif lainnya (kekerasan anak, perdagangan ilegal, narkoba, obat dan makanan ilegal, dan lainnya) di internet. Sampai saat ini kami sudah memblokir 750 ribu konten pornografi dari 766 ribu konten ilegal. Artinya, 95 persen dominasi konten porno," tutur Ismail.

Pelantikan MPW ICMI Muda DKI Jakarta

Fahira Idris: Inovasi, Talenta dan Energi Generasi Muda Jadi Penggerak Kota Global

Anggota DPD RI Fahira Idris menegaskan masa depan Jakarta sebagai kota global tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, investasi, atau gedung tinggi.

img_title
VoxPop.co.id
24 Juni 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut