Kontroversi 'Evaluasi' ala Menteri Yuddy

Diabaikan JokowiMeski demikian, upaya penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh MenPAN-RB, Yuddy Chrisnandi terhadap kinerja para menteri, tidak akan menjadi acuan Presiden Joko Widodo dalam menilai bawahannya. Jokowi bahkan tegas mengatakan bahwa penilaian terhadap menteri adalah kewenangan Presiden."Saya sampaikan, yang menilai kinerja menteri adalah Presiden. Itu prinsip," ujar Jokowi, saat ditemui di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Rabu, 6 Januari 2016.Para menteri, kata Presiden, diminta untuk fokus bekerja dalam menggapai Nawa Cita yang sebelumnya telah dicanangkan. "Saya ulang. Yang menilai kinerja menteri adalah Presiden. Saya ingin sekarang ini menteri terus bekerja," tegas Presiden.Penekanan sikap Jokowi itu kembali disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Menurut Pramono, penilaian kinerja menteri bukan tugas dan wewenang seorang Menteri Yuddy Chrisnandi. Apalagi, laporan akuntabilitas itu sampai diumumkan secara terbuka."Apa yang sudah disampaikan kepada publik tentunya tidak menjadi referensi utama bagi Presiden," kata Pramono.Pramono memastikan, evaluasi kinerja para menteri punya mekanisme tersendiri. Tidak terbuka seperti yang dilakukan oleh Menteri Yuddy. Presiden, kata Pramono, punya aturan main dalam menilai kinerja para menterinya.Namun, karena ini sudah menjadi konsumsi publik, Pramono menyatakan Presiden Jokowi meminta untuk kembali bekerja seperti biasa. Kembali menjalankan tugasnya, apalagi pada 2016, Jokowi menginginkan percepatan kerja."Seperti yang disampaikan berulang kali oleh Presiden, adalah tahun percepatan kerja, sehingga kita tidak mikirin lagi urusan yang gitu-gitu," kata PramonoSementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menganggap penilaian 77 kementerian/lembaga oleh KemenPAN-RB yang dipimpin Yudi Krisnandi bukan konsumsi publik. Penilaian itu sebaiknya hanya untuk kalangan internal menteri kabinet. "Kalau menterinya sama-sama dari partai politik dan sama-sama dari partai pendukung, itu sebaiknya konsumsi internal. Kalau dipublikasikan, membuat kegaduhan baru," kata Zulkifli di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa 5 Januari 2016.Zulkifli menolak bila pernyataannya dianggap sebagai penolakan penilaian terhadap kementerian. Dia menyatakan, penilaian boleh dilakukan, namun hasil penilaian tersebut hanya dibuka di rapat kabinet sebagai konsumsi terbatas, sehingga tidak menimbulkan perdebatan antarsesama menteri."Saya lima tahun jadi menteri, penilaian itu biasanya internal, kalau sidang kabinet itu disampaikan. Biasanya begitu dan tidak untuk dipublikasikan. Karena, tujuannya memperbaiki kementerian lembaga," ungkap mantan menteri kehutanan di era Susilo Bambang Yudhoyono ini.PencitraanNamun, bagi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Agus Hermanto, penilaian kinerja yang dirilis Menteri Yuddy dituding sebagai upaya untuk mendongkrak popularitas. Sebab, penilaian seperti itu bukan tugas pokok kementerian yang dipimpin Yuddy Chrisnandi tersebut. "Nuansa-nuansa ini, rasanya nuansa untuk mencari popularitas saja. Bisa saja salah satu menteri mencari popularitas, untuk mengoreksi dengan menaikkan kementeriannya pada posisi-posisi tertentu," kata Agus, Rabu 6 Januari 2016.Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, maka evaluasi kinerja kementerian bukan kewenangan KemenPAN-RB, kecuali hal itu memang diinstruksikan langsung oleh Presiden. Karena itu, jika ada perintah langsung dari Presiden atas tugas evaluasi tersebut, seharusnya, MenPAN-RB harus menunjukkannya ke publik."Kalau perintah langsung seyogyanya dengan suratnya juga ditunjukkan, kepada media juga ditunjukkan, sehingga dia bekerja itu memang ada perintahnya," ungkap Agus.Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamaruzzaman juga menilai evaluasi akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga oleh KemenPAN-RB belum sejalan dengan realisasi program-program yang dicanangkan. Padahal, Kemenpan-RB masuk 4 besar kementerian dengan akuntabilitas kinerja terbaik."Dari sisi ide-ide, kebijakan, belum bisa dilaksanakan secara teknis keseluruhannya," kata Rambe, Senin 4 Januari 2016.Politikus Golkar itu menyoroti berbagai program kementerian yang terbentur dalam hal realisasinya. Misal, program menyangkut Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didorong agar profesional dan kompeten. Secara teknis sulit, termasuk dalam pengawasannya."Mau ditegakkan bersama MenPAN-RB sulit melakukan itu. Masalah lain pengangkatan tenaga honorer. Saya nyatakan K1 dan K2 kita sepakat untuk diangkat, khususnya guru, bidan, perawat, tenaga penyuluh, dan sebagainya. Lalu, masalah terakhir Satpol PP ingin diangkat menjadi PNS. Idenya cukup bagus, tapi sulit dilakukan, dilakukan bertahap juga belum terprogram," ucap Rambe.Atas dasar itu, Komisi II masih mempertanyakan evaluasi 77 kementerian dan lembaga serta pemerintah provinsi yang dilakukan KemenPAN-RB. Bahkan lebih dari itu, Komisi II DPR RI akan memanggil Men-PAN RB, Yuddy Chrisnandi."Kami akan panggil nanti di Komisi II. Sekalian dengan menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan kepala Staf Kepresidenan. Biar jadi jelas apa yang sebenarnya terjadi," kata Anggota Komisi II, Arwani Thomafi kepada VoxPop.co.id, Rabu 6 Januari 2016.Politikus PPP itu menilai, simpang siur soal perintah evaluasi ini terlihat dari respons yang tidak sama dari menteri maupun kepala lembaga. Menurut dia, evaluasi memang hal yang penting, namun hasil evaluasi sebaiknya disampaikan di internal kabinet. Yuddy Chrisnandi rencananya akan dipanggil ke Komisi II setelah DPR mengakhiri masa reses."Menurut saya, jika memang harus diumumkan ke publik, tidak etis jika yang menyampaikan itu seorang men-PAN dan RB. Bagaimana dia mengumumkan penilaian atas kementerian yang dia pimpin sendiri?" tuturnya.