Menelusuri Jejak Hitam Kuburan Massal Tragedi 1965

Ilustrasi/Kuburan pembantaian massal
Sumber :
  • AP Photo/ Amel Emric

Pelanggengan bahwa PKI-lah yang bertanggung jawab dalam tragedi 1965 pun terkesan dipaksa melekat di benak. Menguat dan harus membekas di setiap generasi.

img_title Korban 65 Serahkan Bukti Kuburan Massal ke Komnas HAM

Lantas bagaimanakah kisah sesungguhnya di tahun 1965? Hingga kini, semuanya masih kabur. Namun, banyak pihak meyakini memang banyak sekali korban nyawa akibat tragedi 1965.

http://media.voxpop.id/thumbs2/2015/09/22/338185_partai-komunis-indonesia--pki-_663_382.jpg

img_title Dokumen 1965 Penting untuk Membuka Tabir Sejarah RI

FOTO: Aksi protes warga di Jawa Barat menolak kemunculan PKI

Baik dari sisi kelompok yang disebut sebagai PKI dan juga dari sisi warga sipil. Hanya saja memang, pada masa itu muncul dugaan bahwa ada keterlibatan negara melalui militer untuk membumihanguskan siapa pun yang dianggap terlibat PKI.

img_title Sejumlah Menteri Jokowi Dianggap Tutupi Pelanggaran HAM 1965

Sebab itu, tak pandang bulu dan tanpa jelas indikatornya apa. Militer dibantu sejumlah organisasi masyarakat pun berburu mereka yang dianggap PKI. Dipenjarakan atau pilihannya dibunuh tanpa tahu di mana nisannya.

"Ratusan ribu nyawa melayang karena dibantai secara sadis dan keji. Pengungkapan fakta atas kejadian itu seolah menjadi hal yang 'haram' untuk dibuka," ujar peneliti Direktorat Riset dan Pengabdian masyarakat Universitas Indonesia Saras Dewi.

Atas itu, upaya menghapus tabu soal PKI memang harus diluruskan terlebih dahulu. Sehingga, tragedi 1965 bisa diselesaikan secara menyeluruh, dalam, dan tidak menyinggung siapa pun yang mungkin saja terkait.

Tawaran Rekonsiliasi

Bagaimana sesungguhnya kisah tragedi 1965, memang harus diungkap. Kesaksian Sudirman bukan tidak mungkin menjadi titik awal

Sejauh ini. Pemerintah Indonesia memang masih abu-abu menyikapi soal ini. Baru belakangan ini, pemerintah memunculkan sikap seolah membuka diri soal tragedi 1965. Karena itu pertama kalinya pula akhirnya digelar Simposium Tragedi 1965.

Namun memang, belakangan ini muncul kesan bahwa simposium ini belum menunjukkan titik terang untuk penyelesaian terkait dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu itu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang memprakarsai simposium justru menegaskan sedari awal, bahwa pemerintah tidak akan pernah meminta maaf apa pun terhadap tragedi di balik 1965.

"Pemerintah tidak pernah terpikir akan minta maaf. Mau minta maaf kepada siapa? Korban mana?" kata Luhut dalam simposium yang digelar di Jakarta, Senin 18 April 2016.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut