Indonesia Pantas Bangga Diundang Forum 7 Negara Maju

Presiden Joko Widodo bersama para pemimpin dunia di KTT G7 di Jepang, 27 Mei 2016.
Sumber :
  • REUTERS/Carlos Barria

VoxPop.co.id – Untuk pertama kalinya Indonesia diundang dalam Konferensi Tingkat Tinggi Tujuh Negara Maju (KTT G-7). Tentu ini hal yang sangat menggembirakan, seperti blessing in disguise atau berkah yang terselubung.

img_title Pertemuan G 7 di Kanada, Momentum 'Menghakimi' Trump

Kendati demikian, Indonesia jangan terlena dan jangan merasa pongah dengan undangan ini. Sebab, kelompok G-7 pasti memiliki maksud atau agenda tersembunyi, yang ujung-ujungnya, merugikan kepentingan nasional.

G-7 (Group of Seven) merupakan kelompok tujuh negara maju yang terdiri dari Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Agenda rutinnya adalah mengadakan pertemuan ekonomi dan politik yang dihadiri para kepala negara/pemerintahan dan pejabat-pejabat organisasi internasional.

img_title Jadi Negara Ekonomi Besar Ke-7 Dunia, RI Perlu Benahi Ini

Di mata pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Paramadina, Emil Radiansyah, diundangnya Indonesia dalam KTT G-7 tentu memiliki daya tawar tersendiri, setelah sebelumnya, di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang diundang dalam KTT G-20.

“Sangat jelas dari sisi ekonomi dan politik kita punya kepentingan,” kata Emil kepada VoxPop.co.id, Jumat, 27 Mei 2016. Dari sisi ekonomi. Emil mengungkapkan Indonesia memiliki jumlah penduduk paling besar di ASEAN, yakni 245 juta jiwa, merupakan pangsa pasar besar bagi G-7.

img_title DPR Pertemuan G7 Dorong Pertumbuhan Perekonomian Nasional

Selain itu, lanjut dia, rerata penduduk Indonesia berprilaku konsumtif tinggi. Kemudian, prediksi IMF yang menyebutkan kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun ini cukup baik, sekitar 5,1 persen, pastinya menjadi daya tarik G-7 untuk berinvestasi lebih banyak.

Fokus infrastruktur

“Saya melihat Presiden Jokowi akan memanfaatkan momen ini untuk menekan negara G-7 berinvestasi di sektor infrastruktur. Karena Indonesia memang sedang menggenjot sektor itu,” ungkapnya.

Perbaikan infrastuktur memang menjadi perhatian Jokowi, terutama ketika Indonesia menyepakati mengadopsi Sustainable Development Goals (SDG’s) untuk periode 2015-2030, yang menggantikan Millennium Development Goals (MDG’s), yang sudah mengubah wajah dunia dalam 15 tahun terakhir dan sudah berakhir “masa baktinya” pada 2015.

“Salah satu syarat terpenuhinya SDG’s adalah pemerataan infrastruktur, Indonesia tidak bisa berjalan sendiri dan butuh bantuan negara G-7 dari sisi permodalan,” tutur dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut