AS Masih Gagal Hentikan Warganya Jadi 'Teroris Domestik'
- REUTERS/Kevin Lamarque
Obama can’t do nothing
Ia memang tidak menyebut Asosiasi Senjata Nasional (NRA) sebagai organisasi yang melobi Senat, tetapi dari komentarnya jelas ditujukan untuk organisasi itu. NRA diketahui memiliki pengaruh politik yang luas di Washington.
Alasan lainnya adalah penerapan hukum yang berbeda-beda di setiap negara bagian di AS turut mempersulit pengetatan kepemilikan senjata. Sebab, ada negara bagian yang menyetujui maupun menolak.
Arry juga menjelaskan, senjata yang bebas beredar di AS pun dari berbagai jenis. Mulai revolver hingga laras panjang. "Apalagi, Amerika merupakan negara melting pot. Yaitu, sebuah bangsa yang dihuni oleh beragam suku dan ras. Ini menjadi ‘duri dalam daging’ Obama jelang akhir masa jabatannya," kata Arry.
Ia kemudian mengatakan, yang dimaksud “duri dalam daging” adalah bahwa Obama tidak bisa melakukan apa-apa atas maraknya penembakan oleh warga sipil.
Kecuali, lanjut Arry, Obama berani melakukan gebrakan. “He can’t do nothing. Apalagi Kongres sudah menolak. Kalau mau dan berani, lakukan lobi. Tapi, apakah mungkin waktunya cukup?” tutur dia.
Kepemilikan senjata api diatur oleh Undang-undang Milisi 1792. Diperkirakan, terdapat 80 juta pemilik senjata api di AS, dengan total 258 juta pucuk senjata.
Senjata api hanya boleh dimiliki oleh seseorang berusia di atas 21 tahun yang dibeli di penjual resmi berizin.
Orang-orang yang tidak boleh membelinya adalah buronan, pengguna narkoba, memiliki gangguan kejiwaan, bukan warga negara AS, pendatang ilegal, serta orang yang tengah diadili. Namun, dalam praktiknya, kepemilikan senjata api sangat mudah, karena tidak ada ukuran yang jelas.
"Makanan empuk" Partai Republik
Tak hanya itu saja. Pengajar di Sesko TNI ini juga mengatakan, tragedi penembakan ini pasti akan dijadikan "bahan diskusi" dalam pertarungan pemilihan presiden AS.
“Jelas ini akan menjadi bahan menarik bagi Partai Republik untuk mendulang suara. Mereka pasti mengatakan hal-hal negatif kepada pemerintahan yang sekarang. Tapi harus diingat. Siapa pun presidennya, UU Pengendalian Senjata tidak akan pernah disetujui,” ujarnya, tegas.
Baca juga:
Menurutnya, tidak mudahnya pengendalian senjata ini lantaran mayoritas Kongres dikuasai Partai Republik, yang notabene, mendukung sipil memiliki senjata atas nama pertahanan diri.
