Menyoal Sekolah 8 Jam Sehari Selama 5 Hari

Anak-anak di Sekolah Dasar.
Sumber :
  • VivaNews/ Nurcholis Lubis

VoxPop.co.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy kembali menjadi sorotan publik di Tanah Air. Kali ini, terkait dengan rencana kebijakan mengenai lamanya waktu sekolah, atau mengajar pada tahun ajaran baru 2017-2018.

img_title Guru Jakarta Tak Permasalahkan Kebijakan 5 Hari Sekolah

Dalam kebijakan tersebut, jumlah hari sekolah akan dipangkas menjadi lima hari, dari Senin sampai dengan Jumat. Namun, jam pelajaran setiap harinya ditambah menjadi minimum delapan jam, sehingga para siswa bisa libur selama dua hari pada Sabtu dan Minggu.

"Jadi, kalau minimum delapan jam, kalau lima hari masuk, sudah 40 jam per minggu. Dan, itu sudah sesuai standar kerja ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk guru. Kalau itu dipenuhi, sudah melampaui standar kerja ASN, sehingga guru mengikuti standar itu," kata Muhadjir di Istana Negara, Jakarta, menjelang akhir pekan lalu.

img_title PBNU Harap Perpres Sekolah Lima Hari Bisa Bantu Madrasah

Untuk itu, Muhadjir melanjutkan, pada Sabtu benar-benar tidak ada aktivitas sekolah lagi. Biasanya, pada Sabtu diisi dengan ekstrakurikuler.

"Iya benar. Full libur," katanya.

img_title Puan Maharani: Sekolah Lima Hari, Bukan Pagi Sampai Sore

Namun, kebijakan itu segera menuai protes dari sejumlah kalangan. Salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid mengatakan, kebijakan Muhadjir itu berpengaruh besar pada sekolah diniyah yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat.

Selama ini, kata Zainut, sekolah seperti madrasah diniyah maupun pesantren, biasanya memulai pelajaran saat sekolah umum baik SD, SMP, dan SMA, selesai.

"Dengan diberlakukannya pendidikan selama delapan jam sehari, dapat dipastikan pendidikan dengan model madrasah ini akan gulung tikar. Padahal, keberadaannya masih sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat," kata Zainut, dalam siaran persnya, Minggu 11 Juni 2017.

Padahal, kata dia, model sekolah seperti ini sudah berlangsung lama. Bahkan, kontribusinya bagi sangat besar.

Zainut tidak bisa membayangkan, berapa jumlah sekolah yang menerapkan model seperti ini, akan tutup. Padahal, dikelola secara mandiri dan sukarela oleh masyarakat itu sendiri.

"Berapa jumlah pengajar yang selama ini mendidik anak siswa dengan ikhlas tanpa pamrih akan kehilangan ladang pengabdiannya. Hal ini sangat menyedihkan dan akan menjadi sebuah catatan kelam bagi dunia pendidikan Islam di negeri yang berdasarkan Pancasila," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut