Corona Mengganas, PBSI Kesulitan Sediakan Vitamin untuk Pebulutangkis
- Instagram: badminton.ina
VoxPop – Virus Corona terus mewabah di Indonesia. Pemerintah dibantu berbagai elemen terus berupaya menangani virus yang dikenal sebagai COVID-19 ini.
Mengganasnya COVID-19 bukan hanya menggerogoti sektor perekonomian masyarakat, tapi ini juga berimbas kepada bulutangkis dunia. Sederet turnamen hingga kini dibatalkan maupun ditunda.
Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) sangat konsen memperhatikan kesehatan dan keselamatan insan bulutangkis Tanah Air.
Bahkan, PBSI telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI pada Rabu 8 April 2020. PBSI dan beberapa cabang olahraga lainya turut hadir di Senayan.
Ada tujuh poin penting dalam rapat tersebut, salah satunya PBSI menyampaikan kesulitan dalam menyediakan vitamin dan suplemen untuk para atlet. Menyikapi ini, Komisi X DPR menyarankan agar PBSI bersurat ke Kemenpora agar bisa dilanjutkan ke Kementerian Kesehatan.
Menurut Sekretaris Jenderal PBSI, Achmad Budiharto, supply vitamin dan suplemen di pelatnas hanya mencukupi hingga akhir bulan ini. "Jika belum ada jalan keluar, maka selanjutnya PBSI akan kesulitan menyediakan vitamin dan suplemen bagi para atlet pelatnas," kata Budiharto dilansir dari badmintonindonesia.org, Jumat 10 April 2020.
Sementara itu, dalam RDPU terjadi beberapa kesepakatan, antara lain tetap diadakan pelatnas. Berikut tujuh hal yang menjadi poin penting dalam RDPU:
1. Bahwa pelatnas PP PBSI tetap diadakan dengan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan atlet
2. Mengenai kesejahteraan pelatih dan pemain, PP PBSI menjelaskan bahwa atlet telah terikat kontrak dengan masing-masing sponsor. Adanya pembekuan rangking dunia oleh BWF (Badminton World Federation) sementara membuat hal ini tidak menjadi masalah bagi para atlet dan sponsor. Sedangkan gaji pelatih pelatnas selama ini dibayar oleh PBSI dan sejauh ini PBSI masih bisa mengatasi hal tersebut.
3. Usulan mengenai pembebasan pajak hadiah (prize money) yang diterima pemain yang sebetulnya pada waktu itu sudah pernah diajukan ke Menteri Pemuda dan Olahraga, namun saat itu dijelaskan bahwa peraturan ini bisa diubah jika DPR menyetujui. Adanya pembahasan ini bersama Komisi X DPR tentunya membuat proses pengajuan perubahan aturan menjadi selangkah lebih maju.
