Berita Terbaru Hgu

Proses pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) serta skema inbreng (penyetoran modal perseroan terbatas/PT dalam bentuk lain selain uang) memiliki dasar hukum yang jelas.

Stafsus Kementerian ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia menyampaikan, selama ekspose berjalan dengan baik dan lancar. Dinamika itu hal yang wajar.

Prabowo menyatakan kesediaannya untuk mencabut sementara Hak Guna Usaha (HGU) bila diperlukan demi kepentingan masyarakat terdampak bencana di Aceh hingga Sumatera Barat.

Regulasi Perpres no. 79 Tahun 2025 menyebut bahwa IKN akan difungsikan sebagai Ibu Kota Politik mulai 2028 sehingga arah pembangunan tetap jelas.

Nusron Wahid menjelaskan pemerintah akan memberikan insentif pengganti agar semakin banyak investor yang minat masuk ke megaproyek IKN.

MK membatalkan skema dua siklus pemberian hak atas tanah di IKN yang sebelumnya memungkinkan jangka waktu penggunaan lahan mencapai 190 tahun untuk HGU.

Badan Bank Tanah berkomitmen penuh untuk menjadi solusi dalam pengelolaan lahan eks-HGU (Hak Guna Usaha) di Indonesia.

PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) mengungkapkan keprihatinannya atas insiden yang terjadi di Desa Kaligedang, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan ada pemegang HGU yang menanam di luar area izin hingga 2.000 hektare. Pemerintah akan menertibkan pelanggaran ini.

Bila selama ini kita mengenal munculnya program pemerintah yakni tax amnesty, atau pengampunan pajak, kini Komisi II DPR RI, juga mendorong adanya land amnesty. Apa itu? 

Lahan ini nantinya akan dikelola secara bersama untuk berbagai peruntukan strategis bagi kawasan Deli Serdang. 

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyindir Presiden Jokowi yang baru merasa bau-bau kolonial, di Istana Jakarta maupun di Bogor. Sebab, sudah 9 tahun di sana.