Berita Terbaru Honorer

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengusulkan agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN,...

Mendagri menekankan pihaknya tak menginginkan opsi pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan honorer dalam menyikapi dinamika kepegawaian.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian memastikan tidak mengharapkan adanya opsi pemberhentian pegawai. Hal ini ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian memberikan instruksi kepada seluruh kepala daerah untuk tidak merekrut tenaga honorer baru karena bisa membebani APBD.

Ribuan guru dan tenaga administratif honorer di Jabar belum menerima upah periode Maret dan April 2026, meski Pemprov Jabar menegaskan bahwa anggaran telah tersedia.

Perkembangan terbaru muncul dalam kasus seorang guru honorer di Probolinggo, Jawa Timur, yang jadi tersangka dan ditahan hanya karena bekerja menyambi sebagai PLD.

Pemkab Bandung Barat memberhentikan 64 tenaga honorer teknis mulai 2026 menyusul penghapusan status non-ASN sesuai regulasi nasional.

Raut lega dan haru terpancar dari kedua wajah guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Abdul Muis dan Rasnal usai mendapat rehabilitasi dari Presiden RI Prabowo.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap alasan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi nama baik terhadap dua guru asal Luwu Utara.

Presiden RI Prabowo Subianto memberi rehabilitasi ke dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Abdul Muis dan Rasnal yang dipecat usai membantu gaji honorer.

Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR, menilai kondisi gaji guru honorer yang masih sebesar Rp300 ribu sangat memprihatinkan. Ia meminta Presi

Mendikdasmen sebut usulan kenaikan tunjangan bagi guru honorer akan berlaku pada 2026 jika disetujui oleh DPR