Berita Terbaru Industri rokok

Rencana standarisasi warna kemasan rokok dinilai berisiko memicu PHK massal. Ekonom menilai kebijakan itu dapat menekan industri hasil tembakau dan investasi.

Kondisi Industri Hasil Tembakau (IHT) di Indonesia dinilai kian tertekan oleh penerapan regulasi yang semakin ketat.

Mulai Rabu 1 Januari 2025, pemerintah Indonesia resmi menaikkan Harga Jual Eceran (HJE) rokok, meskipun Cukai Hasil Tembakau (CHT) tetap tidak berubah.

Keputusan pemerintah, untuk tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada tahun 2025, mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Beri ruang bagi industri tembakau.

Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) menolak aturan turunan dari PP 28 tahun 2024.

Revisi itu disebut memiliki dorongan pelarangan total iklan rokok yang merugikan para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha di industri periklanan, penerbitan, penyiaran,

Kemenperin mengungkapkan bahwa industri rokok masih berporduksi dengan lambat akibat pandemi dan PPKM.

Industri rokok meminta pemerintah memberikan kepastian usaha untuk mengurangi beban perusahaan melalui insentif cukai.

Jokowi harus hentikan revisi PP 109/2013, sebab revisi aturan tersebut akan sangat memberatkan industri hasil tembakau.

Apapun aturan yang akan direvisi tentang industri tembakau oleh pemerintah ujungnya akan berdampak ke petani.

Dampak kenaikan cukai rokok tidak hanya pengaruhi daya beli masyarakat. Peredaran rokok ilegal pun dapat meningkat.

Penerimaan negara tidak akan naik jika cukai rokok dinaikkan. Kebijakan itu malah akan menghantan industri hingga petani tembakau.