Berita Terbaru Jabatan sipil

Sigit menyampaikan, Polri tidak berniat mengambil posisi jabatan orang lain dalam penempatan di luar struktur.jika dibutuhkan, ia akan menempatkan anggota

Nas mengatakan peran TNI tidak hanya terbatas pada aspek pertahanan, tetapi juga membantu pemerintah dalam menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengusulkan agar anggota Polri yang menduduki jabatan sipil dibatasi masa jabatannya yaitu maksimal 3 tahun.

Sejumlah warga melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait undang-undang TNI. Mereka meminta agar MK membatasi prajurit TNI di jabatan sipil.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menekankan anggota polisi yang telah mengisi jabatan sipil sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tak perlu mundur.

Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman berharap Presiden RI Prabowo Subianto segera menarik anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil menyusul putusan MK.

Direktur Riset Trunojoyo Institute, Amin Iskandar menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil akan melemahkan Polri.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan mengkaji dan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi larang anggota polisi aktif menduduki jabatan sipil.

Menko Hukum, HAM, Yusril Ihza Mahendra mengatakan putusan MK soal larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil akan jadi masukan bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo meminta Polri menghormati dan menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang larang anggota polisi aktif menduduki jabatan sipil.