Berita Terbaru Kementerian hukum

Kementerian Hukum (Kemenkum) mengingatkan pembuat regulasi terkait tembakau untuk ekstra hati-hati dan mendengarkan aspirasi publik dalam menyusun aturan.

Kubu Agus Suparmanto kirim utusan untuk mengajak Mardiono bergabung ke dalam kepengurusan partai

Rapih sebut sesuai ketentuan, permohonan pengajuan pendaftaran kepengurusan partai politik hasil Muktamar atau Kongres, hanya dapat diajukan oleh pengurus lama

Kementerian Hukum (Kemenkum) mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030

Setiap penggunaan lagu untuk tujuan komersial memerlukan izin atau pembayaran royalti.

Penentuan ekstradisi Paulus Tannos masih harus ditentukan melalui persidangan yang baru akan digelar 23-25 Juni 2025.

Pemerintah Indonesia merasa optimis bahwa bisa menang dalam proses pemulangan atau ekstradisi Paulus Tannos dari Singapura ke Indonesia.

Kementerian Hukum RI bakal segera merealisasikan pembangunan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di 80.000 desa atau kelurahan seluruh Indonesia.

Pengadilan Singapura rencananya akan menggelar sidang proses ekstradisi Paulus Tannos pada akhir bulan Juni 2025, yakni tanggal 23-25 Juni.

Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum (Kemenkum), Dhahana Putra mengatakan masyarakat harus berpartisipasi dalam penyusunan RUU KUHAP.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum), Nico Afinta mengatakan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum mulai bekerja pada 2 Juni 2025.

Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), mengaku tidak akan ikut campur dalam dualisme kepengurusan HNSI.