Berita Terbaru Mahkamah konstitusi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono menegaskan pihaknya akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan anggaran program MBG dan pendidikan.

Pemerintah memastikan akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta agar anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari anggaran pendidikan.

MK mengingatkan kewajiban negara memenuhi amanat konstitusi mengenai kapasitas prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN tidak boleh dikurangi.

Ketentuan meengenai kewajiban alokasi anggaran pendidikan paling sedikit 20 persen tersebut diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

Daniel menjelaskan, sejak awal MBG dirancang sebagai program untuk menekan angka stunting serta mengatasi berbagai persoalan kesehatan yang timbul akibat belum meratanya

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai program MBG dirancang untuk menjawab persoalan stunting dan berbagai masalah kesehatan lain akibat belum meratanya pemenuhan

Kejagung menjelaskan dasar pemeriksaan Febrie Adriansyah sebagai saksi dalam kasus TPPU. Pemanggilan dilakukan karena adanya sprindik yang baru ditetapkan.

Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menyambut baik putusan MK terkait sisa kuota internet. Dia pun mengingatkan operator agar tak menaikan tarif internet.

MK mengabulkan sebagian gugatan kuota internet hangus. Operator telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan agar sisa kuota tetap aktif dan bisa digunakan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan putusan MK tidak berlaku surut terhadap ormas yang mengantongi pengelolaan izin tambang.

MPR dan MK baru saja menandatangani MoU soal salinan putusan. MPR akan dimintai pandangan dalam perkara yang berkaitan dengan tafsir UUD di Mahkamah Konstitusi.

Ketua DPR RI Puan Maharani menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 195/PUU-XXIV/2026 tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung oleh rakyat.