Berita Terbaru Money politic

Bawaslu mengusulkan Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) mengatur sanksi lebih rinci terhadap pelaku money politic, termasuk larangan ikut pemilu satu periode

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menyoroti fenomena politik uang atau money politic yang tinggi di Pilkades. Dia mengusulkan agar Bawaslu mengawasi Pilkades.

PDI Perjuangan (PDIP) secara tegas menyatakan sikap untuk mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat.

Pemerintah melalui Kemendagri sepakat soal penyaluran bansos disetop sementara hingga untuk menghindari kepentingan pribadi dari kontestan pilkada.

KPK menilai usulan money politics sebagai bentuk yang menjadikan negara menjadi sakit.

Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PDIP Hugua meminta KPU RI melegalkan politik uang atau money politic dalam kontestasi Pilkada 2024.

Menurut Ahmad Doli, DPR bersama pemerintah mesti buat aturan yang lebih keras agar praktik money politic atau politik uang itu tak terjadi lagi.

Legislator PDIP Minta KPU Legalkan Politik Uang di Pilkada 2024

Bawaslu Kota Jakarta Selatan telah melakukan serangkaian pemeriksaan namun tidak ada bukti yang kuat adanya money politic terhadap 2 caleg ini.

Terduga pelaku merupakan timses caleg dari Partai Nasdem berinisial AM Dapil II Sibolga untuk DPRD Sibolga.

Caleg Partai Demokrat itu diketahui bernama Sadap. Dia merupakan caleg DPR asal Demokrat untuk Dapil Sulsel 1.

Sebanyak 17 perkara terkait tindak pidana pemilu 2024 yang dihimpun hingga hari ini sudah diproses Satgas Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu Polri.