Berita Terbaru Pahala nainggolan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan proses analisa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kali

Menteri Agama RI Nasaruddin Umar lewat Tenaga Ahli Kemenag RI telah mengembalikan sebuah barang yang diduga hasil gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan diperiksa terkait kasus pertemuan Alex Martawa dengan Eko Darmanto.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan diduga mengalami cacat hukum ketika mencalonkan diri sebagai calon pimpinan (capim) KPK.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dicecar soal banyaknya laporan PPATK ke KPK tapi tak ditindaklanjuti saat tes capim KPK

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan turut menjadi salah satu peserta tes wawancara calon pimpinan (capim) KPK.

KPK menemukan adanya klaim fiktif di 3 rumah sakit wilayah Jawa Tengah dan Sumatra Utara. KPK menyebut, bahwa data fiktif warga dikumpulkan oknum ruma sakit dibantu kades

Pansel Capim KPK telah mengumumkan ratusan orang yang lolos administratif calon pimpinan dan Dewas KPK tersebut. Dari nama-nama itu, ada 8 orang adalah dari internal KPK.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan akhirnya mendaftarkan diri menjadi calon Pimpinan KPK. Pahala pun mengajak semua orang yang sekiranya sudah memenuh

Sejauh ini ada 26 orang yang mendaftarkan diri menjadi capim dan dewas KPK. 10 mendaftar sebagai capim dan 16 menjadi dewas KPK.

Alex Mawarta mengatakan pokoknya semua deputi di KPK agar silakan maju jika yang bersangkutan mau.

KPK turut menyoroti LHKPN milik Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Selatan Sarjono Turin. Pasalnya sejak tahun 2019 angkanya sama persis.