Berita Terbaru Pakar hukum

Pakar Hukum UNS Ayub Torry menegaskan pelibatan masyarakat merupakan prinsip penting dalam pembentukan regulasi, termasuk penyusunan aturan terkait produk tembakau.

Para pakar hukum menilai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum terhadap Muhammad Kerry Adriantor Riza tidak terbukti sehingga harus divonis bebas.

Menurut Chairul Huda, Pertamina merupakan korporasi besar yang memiliki sistem dalam mengambil keputusan bisnis, termasuk ketika menjalin kerja sama dengan pihak lain.

Hal ini dilandaskan atas hasil sidang eksaminasi yang digelar Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim di Jakarta terhadap putusan pengadilan perkara korupsi pertamina.

Pakar Hukum Henry Indraguna bicara soal macetnya program hilirisasi nasional. Kegagalan dinilai lantaran lemah regulasi dan minim pembatasan ekspor bahan baku strategis.

Dualisme melanda Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI). Kemenkumham sahkan kubu Rayie Utami sebagai kepengurusan resmi. Ini penjelasan pakar hukum dan legalitasnya.

Guru Besar Bidang Hukum Universitas Padjajaran menilai putusan banding terhadap Harvey Moeis dan Helena Lim merupakan putusan sesat.

Azas Dominus Litis yang diatur dalam RKUHAP memiliki potensi penyalahgunaan yang cukup tinggi.

Sejumlah pakar hukum menggelar eksiminasi terhadap perkara terkait Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto.

Pakar hukum menilai pernyataan Mahfud MD yang menyebut bahwa memaafkan koruptor melanggar Pasal 55 KUHP dapat berujung pada konsekuensi hukum.

Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti keras vonis ringan yang dijatuhkan hakim terhadap sejumlah koruptor belakangan ini.

Inkrah dalam hukum artinya putusan berkekuatan hukum tetap. Status inkrah terhadap putusan bisa didapatkan apabila suatu putusan sudah tidak dapat diajukan upaya hukum.