Berita Terbaru Paripurna

Ketua DPR, Puan Maharani, telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia alias RUU PFII, untuk menjadi undang-undang.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengetukkan palu pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII).

Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wiyanto menyampaikan, pemerintah menargetkan penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru, dalam Rencana Kerja Pemerintah.

DPR menyetujui lima nama anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 20262031, dalam Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 20252026.

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur terkait Hak Interpelasi, Rabu, 17 Desember 2025 ricuh.

Komisi III DPR RI dan pemerintah menyepakati agar Rancangan Undang-undang atau RUU Penyesuaian Pidana dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-undang akan disahkan di rapat paripurna pekan depan

Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah rampung dibahas dibawa ke tingkat paripurna.

Presiden RI, Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin, 20 Oktober 2025. Hal itu juga bertepatan dengan momentum

Prabowo mengumpulkan para anggota kabinet untuk melihat program-program yang sudah dikerjakan selama satu tahun terakhir dalam sidang kabinet paripurna pada 20 Oktober.

Presiden RI Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna bertepatan dengan momentum satu tahun kepemimpinannya di Istana Negara, Jakarta Pusat hari ini.