Berita Terbaru Pasal penghinaan presiden

Pengamat politik, Rocky Gerung melontarkan kritik keras terhadap pasal penghinaan presiden yang kembali dimasukkan dalam KUHP baru.

Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP yang baru menutup celah delik aduan yang dilakukan oleh simpatisan dan relawan. 

DPR dan pemerintah sudah mengesahkan KUHP baru dalam paripurna DPR. Meski muncul protes dan ancaman demonstrasi.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR RI, memberikan catatan tegas dalam persetujuan RKUHP yang baru. Termasuk juga, menyinggung LGBT yang dianggap sudah darurat.

Meski masih ada sejumlah pasal kontroversial, DPR rencananya akan tetap mengesahkan RKUHP dalam paripurna pada Selasa hari ini.

Draf RKUHP yang akan segera disahkan masih disorot gegara sejumlah pasal krusial. Salah satunya pasal 218.

RKUHP akan segera disahkan dalam paripurna DPR. Pakar hukum tata negara mengkritisi masih ada sejumlah pasal kontroversial.

Politikus PDIP Arteria Dahlan menjelaskan RKUHP yang saat ini dibahas pemerintah-DPR sudah sesuai kajian.

Draf final RKUHP yang disetor Kemenkumham ke Komisi III DPR masih mempertahankan pasal penghinaan Presiden.

Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus, memastikan dalam pembahasannya dipastikan akan memperhatikan keterlibatan masyarakat.

Polemik draf RKUHP disorot karena masih memunculkan pasal penghinaan terpada Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal penghinaan terhadap Presiden/Wapres hingga DPR dalam RKUHP diprotes. Pasal itu dinilai tak relevan.