Berita Terbaru Pekerja rumah tangga

DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, pada Selasa, 21 April 2026.

Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyambut baik pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) jadi UU PPRT.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah akan mengatur ketentuan jaminan sosial untuk pekerja rumah tangga (PRT) melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal perkembangan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). DPR, kata dia, masih menyerap partisipasi publik.

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD akan memprioritaskan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) jika jabat wapres.

Komisioner Komnas HAM Saurlin P Siagian menyatakan banyak hak dari kelompok rentan yang masih terabaikan di Indonesia, terutama dalam pesta demokrasi seperti Pemilu.

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menyebut Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) yang dibuat pemerintah sebagai upaya menciptakan ketertiban profesi PRT.

Dua PRT Polisikan Majikan Karena Mengaku Menjadi Korban Penganiayaan Majikan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menjanjikan bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) akan disahkan oleh pemerintah dan DPR pada 2023.

RUU PPRT akan diformulasikan menjadi undang-undang yang menghasilkan win win solution kepada tiga pihak sekaligus, baik bagi para pekerja, pihak pemberi kerja, dan Negara

Hadirnya RUU PPRT ini nantinya akan memberi kepastian hukum terhadap hubungan kerja antara pekerja rumah tangga, pemberi kerja, dan negara.

Perempuan Bangsa mendesak Pemerintah dan DPR untuk segera membahas RUU PPRT agar secepatnya menyetujui pengesahan RUU ini menjadi undang-undang (UU).