Berita Terbaru Pelanggaran ham berat

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSdK) menjadi undang-undang (UU) dalam rapat paripurna, Selasa, 20 April 2026.

Langkah-langkah sanksi dari Uni Eropa tersebut termasuklarangan masuk dan pembekuan aset, serta larangan ekspor alat pengawasan telekomunikasi ke Iran.

Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) kini juga mencakup korban pelanggaran HAM berat sebagai penerima manfaat.

Yasonna Laoly meminta Menteri HAM Natalius Pigai dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berkoordinasi soal ham berat.

Menteri Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya tentang peristiwa 98 bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menjadi sorotan karena menyebut kasus 98 bukan pelanggaran HAM berat.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa kasus 98 bukan termasuk kategori pelanggaran HAM berat

Bulan September menjadi saksi bisu dari sejumlah peristiwa kelam yang menorehkan luka mendalam. Setidaknya ada 8 tragedi pelanggaran HAM yang terjadi di bulan September.

Bahlil mengingatkan calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk tidak menyerang calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dengan isu pelanggaran HAM.

Salah satu perdebatan seru, di debat capres-cawapres perdana yang digelar KPU, adalah tentang pelanggaran HAM. Ganjar Pranowo, melayangkan pertanyaan ke Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut ada enam eksil yang mengajukan "multiple entry visa" untuk bebas mengunjungi Indonesia.

Seorang kritikus yang mengecam adanya dugaan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia di Arab Saudi, dijatuhi hukuman mati, pada hari Senin, 28 Agustus 2023.