Berita Terbaru Perampasan aset

Akademisi menilai RUU Perampasan Aset harus segera disahkan karena mampu menutup celah hukum yang membuat aset hasil kejahatan sulit dirampas negara.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meluruskan berita beredar mengenai penolakan parlemen atas usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU)..

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menepis tudingan bahwa Komisi III DPR menolak untuk membahas Rancangan Undang-undang atau RUU Perampasan Aset.

Komisi III DPR menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam RUU Perampasan Aset dan menegaskan aturan harus disusun cermat agar tidak menjadi alat politik.

Waka DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Hak Cipta akan dibawa ke rapat paripurna besok

Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti melihat langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengejar pemulihan kerugian negara sebagai hal yang tepat.

Sari Yuliati, menyatakan bahwa penyusunan Naskah Akademik RUU Perampasan Aset merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem penegakan hukum nasional.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan pihaknya siap jika ditunjuk untuk membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset.

DPR setuju menambah 12 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025, termasuk RUU tentang Polri

Wamenkum klaim tak ada satupun negara di dunia yang menggunakan istilah perampasan aset, tapi pemulihan.

Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI Banten, M. Hafiz Ardianto mengatakan PSI adalah salah satu partai yang pertama kali mendengungkan pentingnya RUU Perampasan Aset.

Pakar hukum sebut ada tiga hal krusial yang harus dijaga agar RUU Perampasan Aset tidak justru menimbulkan persoalan baru.