Berita Terbaru Perppu

Airlangga menegaskan, pemerintah tidak akan melonggarkan batas defisit APBN 2026, melainkan fokus mengoptimalisasi dan mengefisiensikan belanja Kementerian/Lembaga (K/L).

Purbaya menegaskan, pemerintah belum berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) soal pelebaran batas defisit APBN Tahun Anggaran 2026.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo mengatakan, pihaknya menetapkan skema dasar pengenaan pajak (DPP) lain yakni 11/12 dikali tarif 12 persen.

Menurut elite PDIP, mengapa sampai lobi ketua umum parpol kalau memang RUU Perampasan Aset dilihat urgent. Lebih baik turunkan Perppu aja.

Presiden Jokowi tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Pilkada, pasca-batalnya pengesahan revisi UU Pilkada oleh DPR RI.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Supratman Andi Agtas terlalu mendramatisir jika ada yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Peraturan Pemerintah P

Kabar Presiden RI terpilih Prabowo Subianto akan menambah menambah nomenklatur kementerian menjadi 40 kursi tengah disorot

Keputusan MK yang meminta agar parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen dapat berlaku di Pemilu 2029, dinilai tak akan bisa menyelamatkan suara rakyat.

KPU tetap akan mempersiapkan tahapan pilkada untuk digelar pada November. 

Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang bakal mengembalikan Undang-undang KPK melalui Perppu jika menang di Pilpres 2024.

Fraksi PDIP di DPR RI memastikan menerima usulan untuk memajukan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, menjadi 17 September 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan buruh terkait UU Cipta Kerja (Ciptaker). Menurut mahkamah, beleid dalam UU Ciptaker tidak melanggar UU