Berita Terbaru Pojk

Kepala Departemen Surveillance & Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah menjelaskan POJK itu soal aturan bagi financial influencer (finfluencer)

Influencer keuangan kini tidak boleh sembarangan dalam melakukan kegiatannya.Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 2026

OJK terbitkan aturan baru yang longgarkan pendanaan yang membuka peluang DP 0 persen, perluas akses kredit dan dorong perusahaan pembiayaan dan modal ventura kian agresif

OJK resmi menerbitkan POJK baru untuk memperkuat tata kelola BEI, lembaga kliring dan penjamin, hingga SRO seiring meningkatnya kompleksitas pasar keuangan nasional.

OJK resmi menerbitkan aturan baru perdagangan aset digital dan derivatif kripto untuk perkuat pengawasan, perluas ruang lingkup aset, dan tingkatkan perlindungan konsumen

Penggunaan jasa debt collector sudah diatur OJK dengan sangat ketat, mulai dari kualifikasi perusahaan penagihan, sertifikasi SDM penagihan, waktu hingga etika penagihan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dua Peraturan OJK (POJK) baru yang agar  menjadi pedoman industri perbankan syariah untuk disiplin dalam mengelola likuiditas.

Penerbitan POJK ini merupakan respons atas pesatnya perkembangan teknologi informasi di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2025 (POJK 4/2025) tentang Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK).

Hal yang dikecualikan dari rahasia bank.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).