Berita Terbaru Revisi

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan pihaknya membawa beberapa buku yang memuat agenda reformasi menyeluruh bagi institusi Polri.

Menkeu Purbaya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 240 Tahun 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Pemerintah telah lalai meningkatkan kepastian hukum perlindungan konsumen Indonesia setelah mengabaikan revisi UU tentang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengakui, rancangan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) masih disempurnakan, karena adanya sejumlah revisi.

Purbaya mengatakan, meskipun ekonomi global tengah dibayangi ketidakpastian imbas perang Iran dan AS-Israel, namun pemerintah dipastikan belum bakal merevisi APBN 2026.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan lembaganya tidak mau terjebak pada wacana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK untuk kembali kepada isi aturan lama.

Wakil Ketua DPR RI,Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa pihaknya tak bisa menjalankan revisi Undang-undang (RUU) tanpa surat presiden atau surpres.

Kementerian HAM sudah menyiapkan berbagai sumber daya dalam penyusunan revisi UU tersebut. Bahkan, Pigai mengaku sudah melibatkan sejumla pihak eksternal.

KTP2JB menilai tak sedikit artikel berita yang dihasilkan suatu media, namun dijadikan konten komersial di platform digital. Menurutnya, hal itu merugikan penulis berita.

Purbaya mengaku pihaknya masih menunggu izin dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, soal revisi aturan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA)

Komnas HAM mengritisi setidaknya ada 21 pasal dalam draf rancangan revisi UU HAM yang dinilai menimbulkan masalah dari sisi norma hingga kelembagaan.

DPR siap menindaklanjuti putusan MK terkait pembentukan lembaga pengawas independen ASN. Menurut Khozin, putusan tersebut menjadi momentum penting untuk jaga netralitas.