Berita Terbaru Ruu kuhp

Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Habiburokhman menjelaskan alasan pihaknya mengebut pembahasan RUU KUHAP selama masa reses.

Habiburokhman tegaskan pentingnya revisi KUHAP demi lindungi hak warga. Negara tak boleh timpang dalam hukum, advokat harus jadi pelindung keadilan.

Seluruh fraksi di Komisi III DPR disebut sudah sepakat soal restorative justice.

Jika secara politik, RI masih menggunakan KUHP yang lama maka seolah masih dianggap di bawah jajahan Belanda.

Dekan Fakultas Hukum Sebelas Maret, I Gusti Ayu Ketut Handayani, mengatakan sosialisasi RKUHP merupakan hal yang sangat penting bagi terwujudnya sebuah produk hukum atau.

Dewan Pers menilai ada delapan poin dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang mengancam kebebasan pers di Indonesia.

Ketua Dewan Pers sangat menyayangkan sekali sejauh ini proses pembahasan RUU KUHP tidak melibatkan masyarakat sipil serta Dewan Pers.

Mereka meminta agar Pasal 302 ayat 2 yang masih mirip dengan aturan penodaan agama yang lama, dihapus.

Pakar hukum tata negara Refly Harun menyoroti pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wapres dalam RKUHP.

Pemerintah dan DPR masih akan menbahas 14 pasal krusial dalam RUU KUHP. 14 pasal ini mendapat sorotan jurnalis dan masyarakat sipil

Kemenkumham resmi menyerahkan draf terbaru RUU KUHP atau RKUHP yang berisi 632 pasal ke Komisi III DPR.