Berita Terbaru Ruu pprt

DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, pada Selasa, 21 April 2026.

Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyambut baik pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) jadi UU PPRT.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah akan mengatur ketentuan jaminan sosial untuk pekerja rumah tangga (PRT) melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Nurul Arifin mendorong agar kebijakan perlindungan perempuan dan anak berjalan paralel, baik di sektor formal maupun domestik, termasuk melalui penguatan regulasi.

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi Undang-undang (UU) dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen.

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan mengatakan ada 12 poin substansi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)

Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang pada Selasa, 21 April 2026

Baleg DPR RI dan pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dapat membuat asisten rumah tangga (ART) bekerja dengan nyaman.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) kembali menjadi sorotan. RUU sekitar 22 tahun ini belum juga disahkan.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal perkembangan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). DPR, kata dia, masih menyerap partisipasi publik.

RUU PPRT kembali dibahas DPR RI sebagai hadiah Hari Buruh 1 Mei. Apa itu RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan mengapa penting? Simak penjelasannya di sini.