Berita Terbaru Tambang nikel

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH tengah menghitung denda administratif usai melakukan penyegelan terhadap perusahaan tambang nikel PT Mineral Trobos.

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melakukan tindakan penyegelan terhadap area operasional PT Mineral Trobos, perusahaan tambang nikel milik pengusaha, David Glen Oei.

KPK tetap membuka peluang untuk menyidik kembali dugaan korupsi tersebut.

Anggota DPR RI Fraksi PDIP, I Wayan Sudirta mengatakan langkah cepat pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Apresiasi Langkah Bahlil Tangani Tambang Raja Ampat, Golkar: Beliau Tak Cuci Tangan

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Doni Akbar mengapresiasi langkah tegas pemerintah yang mencabut izin usaha pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK telah melakukan kajian terhadap potensi korupsi yang terjadi di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Komnas HAM Bakal Terjun ke Raja Ampat Pekan Depan usai Ada Indikasi Kekerasa: Ada yang Men

Komnas HAM menyebut ada potensi besar bahwa aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya melanggar hak asasi manusia (HAM).

Pemerintah Indonesia secara resmi telah menyatakan bahwa izin usaha pertambangan perusahaan tambang nikel diduga ilegal di Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah dicabut.

Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Anis Hidayah menyatakan bahwa pertambangan nikel yang terjadi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya berpotensi melanggar HAM.

Dalam unggahannya, Angela Gilsha ceritakan detail insiden yang dialaminya. Niat awalnya adalah melihat langsung kondisi di lapangan dan mendokumentasikan Raja Ampat