Berita Terbaru Transfer ke daerah

PDI Perjuangan (PDIP) menghasilkan 21 rekomendasi eksternal dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP Tahun 2026.

Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran transfer ke daerah (TKD) untuk Provinsi Aceh tahun 2026 tidak dipotong untuk upaya mendukung pemulihan pascabencana.

Purbaya berjanji akan menambah dana Transfer ke Daerah (TKD), asal para kepala daerah bisa tetap menjaga integritas & tata kelola keuangannya guna mencegah penyelewengan.

Sistem baru untuk mempercepat pencairan TKD itu akan melalui penerbitan surat utang jangka pendek. Purbaya berharap, TKD akan bisa cair setiap pekan pertama per bulannya.

Purbaya berharap bahwa para Pemda tersebut bisa memperbaiki kinerja belanja pemerintahannya terlebih dahulu, supaya lebih baik dari yang selama ini mereka lakukan.

Pertemuan ini dilakukan guna membahas penguatan sinergi fiskal, melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, blak-blakan soal alasan pemerintah memangkas dana transfer ke daerah.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melaporkan, sampai semester I-2025 pihaknya sudah merealisasikan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 400,6 triliun.

Sri Mulyani sebut pengalokasaian TKD dipengaruhi oleh adanya beberapa provinsi baru di Papua dan peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) karena kenaikan harga komoditas.

Sri Mulyani beberkan bahwa dana APBD di perbankan tercatat masih sebesar Rp200 triliun, padahal masyarakat miskin butuh dana itu untuk infrastruktur dan lain-lain.

APBD masih mengalami surplus dan banyak yang hanya terparkir di Bank, lalu lebih besar serapan transfer ke daerah dibandingkan belanjanya.

Jokowi kesal kepada Kepala Daerah minta-minta masuk investasi, tapi anggarannya sendiri tak mau diserap dengan cepat.