Berita Terbaru Uu hpp

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kenaikan ini adalah bagian dari pelaksanaan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021

Gerindra menyindir PDIP adalah pihak pengusul UU PHP terkait PPN jadi 12 persen.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) heran melihat sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menolak kebijakan kenaikan PPN 12%, padahal dulu terlibat dalam panitia kerja (Panja) Un

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen itu disebut akan dilakukan pada tahun depan atau 2024 pada momentum tahun pemilu.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melaporkan, penerimaan pajak sampai 14 Desember 2022 telah mencapai Rp1.634,3 triliun.

Dalam salah satu PP Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan tersebut, turut mengatur hak dan kewajiban soal pajak karbon.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pengenaan pajak karbon batal dilaksanakan per 1 April 2022.

Pemberlakukan UU HPP dengan PPN 11 Persen mengakibatkan komoditas gas bumi menjadi jenis Barang Kena Pajak yang akan dikenakan PPN.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, penerimaan pajak akhirnya mencapai target setelah 12 tahun tidak mencapai target.

UU HPP ini dibuat saat pandemi terjadi. Sehingga menyeimbangkan penerimaan pajak dengan situasi ekonomi akibat hantaman pandemi yang masih berlangsung.

Menurut Sri Mulyani, kenaikan tarif pajak 2022 ini diatur dalan UU HPP. Tarif pajak orang kaya lebih besar.

Total target penerimaan pajak pada 2022 yang telah disepakati pemerintah dan DPR sebesar Rp1.265 triliun, naik 2,87 persen dari target 2021.