Berita Terbaru Uu tipikor

KPK harap penyuapan sektor swasta masuk pembahasan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1999 tentang UU Tipikor oleh DPR RI.

Seseorang Tenaga Pendamping Profesional (TPP) diduga melanggar Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Pemilu lantaran tidak mengundurkan diri

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan UU Tipikor sudah lama tidak direvisi, sekitar 20 tahun lebih. Dia termasuk yang menyusun saat jadi Menteri Kehakiman

Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ditegaskan jangan sampai melukai keadilan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menduga terdapat pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Tapi KPK kesulitan untuk menjeratnya.

Menurut peneliti ICW, seharusnya KPK bisa menuntut penyuap Juliari Batubara tersebut di atas 10 tahun dan denda lebih tinggi.

KPK mengirim surat ke Jokowi.

Sebab, UU Tipikor belum tegas menyatakan hukuman mati bagi koruptor.

Undang-Undang Tipikor belum memuat mandat Konvensi PBB Antikorupsi.

KPK pernah mewacanakan itu tetapi menuai pro dan kontra.

Banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi.

Tapi mereka tetap mengkaji usulan KPK tersebut.