Dugaan Praktik Kerja Paksa Muslim Uighur di China Jadi Sorotan
- ZDNET
Semakin banyak industri dan tempat kerja di Tiongkok, lanjut AB Solissa, yang senang memanfaatkan pekerja dari etnis minoritas seperti muslim Uighur yang murah dan patuh.
CENTRIS mensinyalir skema atau modus kerja paksa yang terjadi saat ini di China, belum banyak terdeteksi karena dilakukan dengan cara-cara tradisional.
Perempuan etnis minoritas Muslim Uighur menyambut para wsiatawan di gerbang Kota Tua Kashgar, wilayah selatan Daerah Otonomi Xinjiang, China.
- ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie
“Berbagai organisasi kemanusiaan dan HAM Dunia tidak berdaya alias kesulitan melakukan audit atau pencarian fakta untuk menentukan kondisi nyata di mana orang-orang Uighur bekerja dan mereka rata-rata takut untuk membocorkan rahasia tempat mereka bekerja,” ungkap AB Solissa.
Meskipun pemaksaan adalah tindakan ilegal di bawah Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) di mana Tiongkok menjadi salah satu anggotanya, indikator mengenai kerja paksa sangat lemah, sehingga memudahkan Beijing untuk menandatangani perjanjian ILO yang menyebut kerja paksa non-Han kini merupakan pengaturan yang normal dan dapat diterima.
Meskipun demikian, berbagai negara. Salah sarunya Amerika Serikat (AS), hingga saat ini terus memblokir atau tengah memeriksa produk-produk yang dibuat dalam kerja paksa warga Uighur, Xinjiang, China.
AS membatasi impor dari tiga perusahaan Cina karena mempekerjakan minoritas muslim Uighur dengan cara kerja paksa. Xinjiang Tianmian Foundation Textile Co Ltd, Xinjiang Tianshan Wool Textile Co. Ltd dan Xinjiang Zhongtai Group Co. Ltd ditambahkan ke Daftar Entitas Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur, sehingga jumlah total entitas dalam daftar menjadi 27.
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS dalam sebuah pernyataan pada September 2023 silam, menyebut ketiga perusahaan di Xinjiang tersebut ditunjuk karena praktik bisnis mereka yang melibatkan minoritas Uighur dan kelompok teraniaya lainnya.
“Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas dalam pernyataannya menyebut AS tidak menoleransi perusahaan yang menggunakan kerja paksa, yang melanggar hak asasi individu demi mendapatkan keuntungan,” pungkas AB Solissa.
Baca artikel Trending menarik lainnya di tautan ini.
Gedung di PIK 2 Kebakaran, Damkar Evakuasi 3 WNA China
Komandan Damkar Kosambi, Ahmad Husni menjelaskan kebakaran terjadi di salah satu bangunan di kawasan Day Night District (DND) PIK 2 dan 3 WNA China berhasil dievakuasi.
