Membaca Ulang Polemik MBG dan Pendidikan Tinggi
- vstory
(Artikel opini ini ditulis oleh Randi Syafutra, Dosen Konservasi Sumber Daya Alam Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung & Kandidat Doktor Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB University)
VoxPop – Awal 2026 diwarnai perdebatan publik yang tajam. Perbandingan antara anggaran satu bulan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan biaya pendidikan tinggi hingga puluhan tahun di universitas ternama memantik pertanyaan mendasar tentang prioritas negara. Di satu sisi, negara berupaya memastikan perut anak-anak Indonesia tidak kosong. Di sisi lain, akses pendidikan tinggi berkualitas masih mahal dan timpang.
Secara fiskal, angka-angka yang beredar memang mencolok. Anggaran MBG dalam RAPBN 2026 mencapai Rp335 triliun per tahun atau sekitar Rp24 hingga Rp28 triliun per bulan. Dengan jumlah tersebut, secara matematis pemerintah dapat membiayai ratusan ribu mahasiswa di perguruan tinggi negeri favorit hingga lulus. Estimasi biaya kuliah sarjana di kampus seperti IPB University, Universitas Indonesia, atau Institut Teknologi Bandung berkisar Rp40 juta hingga Rp120 juta. Dana Rp28 triliun secara teori mampu menanggung lebih dari 230.000 mahasiswa hingga selesai studi dengan standar biaya tertinggi.
Perbandingan ini tidak lahir dari kebencian terhadap MBG, tetapi dari kegelisahan atas sumber anggaran. Sekitar Rp223,6 triliun dari total anggaran MBG 2026 berasal dari pos pendidikan. Akibatnya, porsi fungsi pendidikan murni dalam APBN tergerus hingga tersisa sekitar 14 persen, di bawah mandat konstitusi sebesar 20 persen. Kritik dari kalangan akademisi dan lembaga seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai kebijakan ini mengaburkan batas antara investasi pendidikan dan program perlindungan sosial.
Pemerintah memiliki argumen kuat. MBG diposisikan sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang. Perbaikan gizi diyakini menurunkan stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, dan mengurangi angka putus sekolah. Program ini juga diklaim menciptakan efek pengganda ekonomi hingga 5 sampai 35 kali lipat melalui keterlibatan petani lokal, UMKM pangan, dan penyerapan hampir 800.000 tenaga kerja hingga awal 2026. Dari perspektif kesehatan publik, argumen ini sulit dibantah.
Namun, setiap kebijakan publik selalu memiliki biaya peluang. Ketika anggaran pendidikan digunakan untuk konsumsi harian, ruang fiskal untuk perbaikan gedung sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, riset universitas, dan subsidi UKT menjadi semakin sempit. Polemik satu bulan MBG setara puluhan tahun kuliah gratis muncul sebagai simbol kegelisahan kelas menengah dan akademisi terhadap arah kebijakan pendidikan tinggi nasional.
