Darurat Komunikasi Pemerintahan Prabowo
- [Mohammad Yudha Prasetya]
Karena perbedaan data akan menciptakan persepsi bahwa pemerintah “amatir’ dalam mengelola administrasi Negara. Sementara pemerintah harus bertindak sebagai sumber informasi yang akurat bagi masyarakat luas (James E. Grunig, 1984). Jika tidak, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan akan turun drastis.
Kedua, komunikasi antara Menkeu dan menteri KKP mengalami apa yang disebut dengan disfungsi Inter-Organizational Communication, yaitu kegagalan fungsi dan noise dalam pertukaran pesan, data, dan informasi. Perbedaan data antara keduanya merupakan hambatan komunikasi horizontal.
Menkeu bertindak sebagai pengirim pesan tanpa melakukan verifikasi teknis kepada KKP sebagai subjek matter expect, sebaliknya KKP bertindak sebagai receiver yang reaktif. Dalam teori ini, seharusnya ada tim penghubung yang memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Menkeu tidak membentur fakta teknis di KKP.
Ketiga, kesalahan pemilihan saluran informasi “Channel mismanagement”. Teori Govermental Public Relation menekankan pentingnya pemilihan kanal yang sesuai dengan karakteristik pesan yang disampaikan. Penggunaan media sosial Instagram untuk membela diri, justru menambah konflik kedua lembaga dan menjadi konsumsi “drama” bagi netizen dan akan menurukan wibawa institusi.
Secara teoritis, jika tujuannya adalah meluruskan pesan yang disampaikan Menkeu saluran yang tepat bagi KKP adalah adalah official press release atau joint managemen: pernyataan resmi yang diperlukan suatu institusi untuk memberikan informasi kepada media massa terkait isu tertentu. Karena platform digital seperti Instagram, TikTok, merupakan saluran yang bersifat direct-to-consumer yang berbasis pada persepsi netizen.
Keempat, kegagalan dalam manajemen isu. KKP dan Menkeu telah gagal mendeteksi aspirasi masyarakat khsusnya pengusaha galangan kapal sebagai isu strategis. Artinya, sejak awal KKP kurang memberikan informasi dan sosialisasi terkait dengan mekanisme pinjaman Inggris (UK Leon), sehingga Menkeu tidak mengeluarkan asumsi yang salah di ruang publik.
Disiplin Komunikasi Pemerintahan
Kegaduhan antar lembaga pemerintah di ruang digital bukan sekedar “gimik politik”, ia merupakan studi kasus yang mahal bagi manajemen dan administrasi Negara. Pernyataan pejabat publik harus berbasis data valid dan sudah diverifikasi lintas sektoral –bukan ego sektoral. Menkeu mungkin benar secara administrasi –dana yang dialokasikan, dan KKP benar secara teknis di lapangan. Kendati demikian, tanpa sinkronisasi data keduanya, kebenaran yang parsial hanya akan menjadi kebohongan substansial di depan publik –karena data adalah panglima komunikasi.
