Pelajar Pancasila: Sebuah Harapan Pendidikan Ideal di Masa Depan

VoxPop  – "Kami biasa dianggap dukun. Dianggap penyembah pohon sama batu. Itu makanan kami sehari-hari," ujar teman saya suatu ketika. Ia seorang penghayat kepercayaan. Di KTP, agamanya tertulis "Kepercayaan Terhadap Tuhan YME".

Baca Juga

Saatnya Magang Mahasiswa Naik Kelas

Sebelum keluar Keputusan MK tahun 2017 atas gugatan terhadap Pasal 61 ayat 1 UU Adminduk 2006, kolom agama di KTP-nya tidak diisi. Hanya simbol strip (-).

Diskriminasi adalah perlakuan yang buruk terhadap orang lain karena suku, agama, ras, dan kebudayaan tertentu. Cerita tentang diskriminasi bukan hal yang tabu bagi kita. Cerita ini mudah sekali kita dapatkan. Ia ada di sekitar kita. Seolah-olah selalu menghantui kita di mana pun kita berada.

Baca Juga

Kampus Merdeka: Inovasi Pendidikan yang Melahirkan Generasi Siap Bersaing

Lembaga yang mulia seperti sekolah rupanya juga tidak mampu absen dari adanya virus diskriminasi. Meskipun telah dibangun benteng yang tebal dari segala bentuk keburukan, nyatanya diskriminasi masih tetap berhasil menyelinap masuk. Mengoyak-oyak nilai luhur pendidikan di Indonesia.

Murid-murid yang menjadi penghayat kepercayaan misalnya, masih sering mendapatkan diskriminasi ketika mata pelajaran agama. Seorang siswa penghayat kepercayaan di Magelang, Jawa Tengah, "terpaksa" untuk mengikuti mata pelajaran agama yang tidak ia yakini.

Baca Juga

Transformasi Kampus Merdeka: Membangun Kampus Bebas Kekerasan Seksual

Selain itu, ketika mengikuti mata pelajaran itu, ia selalu diasingkan dan disingkirkan oleh teman-temannya yang lain. Ia merasa tidak nyaman ketika harus mengikuti mata pelajaran agama yang tidak ia yakini, lebih-lebih ketika materinya menyerang kepercayaan para penghayat.

Seorang anak TK di kota yang sama juga mau tidak mau harus mengikuti mata pelajaran agama. Ia bebas memilih mapel agama Islam, Kristen, atau Katolik. Namun, tentu tidak ada mapel penghayat kepercayaan. Karena itu, ia terpaksa memilih mengikuti mata pelajaran agama yang tidak ia imani meskipun ia bersekolah di sekolah umum.

Kejadian kembali berulang ketika anak itu masuk ke SD dan SMP Negeri di Magelang. Jawaban pihak sekolah pun sama persis. Ia harus memilih salah satu dari pelajaran agama yang telah ditentukan pihak sekolah. Tidak bisa tidak.

Kisah-kisah di atas sebenarnya hanyalah fenomena gunung es. Banyak sekali kasus diskriminasi yang terjadi terhadap kelompok minoritas lain.

Halaman Selanjutnya

Kabar baiknya, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim memiliki perhatian yang cukup tinggi terhadap kelompok minoritas. Ia berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif bagi semua golongan.