Kapolri Tekankan Stablitas Keamanan ASEAN Demi Pembangunan Ekonomi
- Mabes Polri
VoxPop – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyoroti pentingnya kerja sama kepolisian negara-negara ASEAN dalam mewujudkan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara dari kejahatan trans-nasional. Ini langkah vital dalam menyukseskan pembangunan ekonomi yang tengah menjadi prioritas negara-negara anggota ASEAN.
Demikian pesan Jenderal Tito saat memimpin delegasi Polri dalam Konferensi ASEANAPOL 2019 di Hanoi, Vietnam, Rabu, 18 September 2019. ASEANAPOL merupakan forum kerjasama kepolisian negara-negara Asia Tenggara yang sekretariatnya berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia.
Dalam pertemuan di Hanoi itu, Tito menekankan bahwa stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara kini turut ditentukan oleh kerjasama kepolisian antar-negara anggota ASEAN . “Khususnya dalam penanggulangan kejahatan transnasional untuk mendukung terselenggaranya pembangunan ekonomi menuju kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” kata Tito dalam keterangan tertulisnya, Kamis 19 September 2019.
Menurut mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu, hal itu tidak bisa dipisahkan dari peran penting negara-negara ASEAN dalam dinamika ekonomi dunia. Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Tenggara yang cukup unggul telah menjadi perhatian utama dunia, di tengah kemelut perdagangan dan ekonomi dunia.
“Keunggulan dan keberhasilan ekonomi negara-negara ASEAN hanya akan dapat terwujud dengan terpeliharanya stabilitas keamanan yang optimal,” ujarnya.
Lantaran itu, Tito mengatakan, kerja sama di antara kepolisian negara ASEAN memainkan peran penting. Konferensi ASEANAPOL ini juga memiliki peran yang sangat strategis, dalam upaya mengoptimalkan kerja sama kepolisian di kawasan Asia Tenggara.
“Kerja sama tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan bidang operasional, seperti tukar menukar informasi dalam pencegahan kejahatan secara dini, maupun penindakan, pencegahan dan penanganan kejahatan di kawasan perbatasan, serta berbagai bentuk komunikasi dan koordinasi dalam penegakan hukum,” ujar mantan Kapolda Metro Jaya itu.
Tito mengingatkan, tantangan yang akan dihadapi dalam bidang operasional juga sangat besar, khususnya perbedaan sistem dan budaya hukum negara anggota. Kejahatan di sebuah negara belum tentu menjadi rumusan kejahatan berdasarkan undang-undang negara lain.
“Jenis data yang dikumpulkan dan dibagikan juga harus diatur secara ketat. Keberhasilan dan kegagalan yang dialami oleh EUROPOL dan INTERPOL dalam pengelolaan pusat data juga harus menjadi pelajaran untuk menentukan model terbaik bagi kepolisian negara-negara Asia Tenggara,” katanya.
