Dirjen Pajak Akui Penerimaan Pajak Tahun Ini Cukup Berat
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VoxPop – Penerimaan pajak tahun ini diakui cukup berat. Hal itu terlihat dari penerimaan pajak yang terealisasi dari awal tahun hingga Oktober 2019 hanya tumbuh sebesar 0,23 persen.
Data ini diutarakan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, dalam dialog perpajakan bersama pengusaha di kantornya, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.
"Jadi boleh disampaikan ke publik pertumbuhan pajak sampai Oktober 2019 masih 0,23 persen, cukup berat," kata Suryo.
Menurutnya, kondisi ini terjadi karena perekonomian RI yang tidak bagus pada 2019. Angka 0,23 persen itu merupakan penerimaan pajak netto. Sedangkan secara bruto penerimaan pajak tumbuh 3,5 persen.
"Artinya, walaupun melambat masih ada pertumbuhan sampai dengan oktober. Kami masih cari assessment hingga Desember 2019," kata dia.
Dia mengakui bahwa jumlah penerimaan ini masih masih belum sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan pemerintah. Namun, Suryo menegaskan bahwa kondisi ini merupakan pengaruh dari penurunan harga komoditas di tengah kondisi ekonomi.
"Tapi, saya berterima kasih bapak ibu (pengusaha) masih bisa mendorong dalam kondisi positif 0,23 persen atau bruto 3,5 persen," kata dia.
Dia pun berharap, capaian bulan Oktober 2019 merupakan titik balik perubahan untuk peningkatan pajak pada bulan November dan Desember yang akan mengalami perbaikan. Begitupun pada tahun depan.
"Tahun 2020 APBN sudah diletakkan target penerimaan 4 persen dari ekspektasi 2019," kata Suryo.
Diketahui, penerimaan pajak hingga Oktober 2019 hanya sebesar Rp1.018,47 triliun atau tumbuh 0,23 persen dibanding tahun lalu. Artinya, Direktorat Jenderal Pajak harus kerja keras mengejar target sampai akhir tahun 2019 yang ditetapkan dalam APBN 2019 sebesar Rp1.577,56 triliun. (ase)
DJP Waspadai Kebocoran Pajak dari Program MBG dan Koperasi Merah Putih, Potensi Loss Mengintai Negara
DJP mengidentifikasi potensi kehilangan penerimaan pajak dari program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih akibat kerancuan kebijakan dan lemahnya pengelolaan.
