Kebangkitan PKI Itu Sesuatu yang Absurd
- VoxPop.co.id/Ikhwan Yanuar
Artinya, ada ketakutan dari pelaku terkait dengan pengungkapan tragedi 1965?
Ya, betul
Belakangan ada ketakutan akan munculnya PKI baru. Tanggapan Anda?
Menurut saya, marxisme itu sudah ambruk. Komunisme itu sudah runtuh di Uni Soviet. Di China pun demikian. Mereka masih menganut komunisme, tetapi di sisi lain mereka sudah menerapkan kapitalisme. Saya sendiri menganggap, tidak ada prospek kebangkitan ideologi marxisme. Jadi, apa yang ditakuti?
Artinya, reproduksi isu PKI itu bukan karena takut munculnya ideologi komunisme, tetapi lebih pada upaya menutupi agar kasus 1965 tak terungkap?
Iya, lebih pada upaya defensif, mempertahankan diri, menyelamatkan diri supaya kejahatan masa lalu tidak terungkap. Supaya nama mereka tidak tercemar dan tertulis dalam sejarah sebagai pelaku pelanggaran HAM berat.
Menurut Anda, siapa yang memproduksi isu dan hantu PKI ini?
Lembaga-lembaga yang dulu terlibat dalam pemberantasan PKI, atau organisasi yang ikut terlibat dalam pemberantasan PKI pada tahun ‘65.
Bagaimana Anda melihat posisi pemerintah dalam masalah ini?
Pada mulanya, ada wacana pemerintah akan meminta maaf. Tetapi, wacana itu diplesetkan dengan Jokowi (Presiden Joko Widodo) meminta maaf kepada PKI. Tidak benar. Jokowi tidak akan minta maaf pada PKI. Jokowi kalau minta maaf pada korban pelanggaran HAM berat. Jadi, bukan pada PKI. Tetapi, karena diplesetkan wacana itu menjadi turun.
Lalu?
Jokowi dalam pidato kenegaraan mengatakan, supaya dilakukan, dipikirkan, direncanakan, bagaimana cara yang bijaksana dan bermartabat. Dalam hal ini pemerintah, atau Presiden Jokowi sangat positif untuk menyelesaikan kasus ini. Namun, resistensinya cukup tinggi, termasuk orang-orang yang ada di lingkungan Jokowi sendiri. Apakah itu istana, atau orang-orang Kejaksaan dan lainnya.
Menurut Anda, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini?
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dihidupkan kembali. Tapi tidak melalui undang- undang, karena prosesnya sangat lama dan tergantung DPR. Jadi, melalui Kepres. Saya usulkan supaya komisi itu dibentuk Presiden dan bersifat independen.
Anggotanya?
Anggotanya terdiri dari sembilan orang perempuan yang selama ini bergerak dalam bidang HAM. Mereka dalam tempo 1-2 tahun mengeluarkan rekomendasi untuk rehabilitasi dan lainnya.
