Pemerintah Harus Tetap Perjuangkan Nasib Buruh

Aksi buruh memperingati Hari Buruh Sedunia di Jakarta, Minggu (1/5/2016)
Sumber :
  • VoxPop.co.id/Moh Nadlir

VoxPop.co.id – Peringatan hari buruh atau may day yang jatuh pada tanggal 1 Mei terus memperjuangkan aspirasi bagi kesejahteraan buruh. Aksi yang kemudian yang diikuti turun ke jalan di wilayah Jakarta membuat banyak perhatian di kalangan politisi dan juga masyarakat.

img_title Buruh Wanti-wanti DPR Pastikan Tak Ada Pasal Selundupan di RUU Ketenagakerjaan

Wakil Ketua DPR Fadli Zon ketika diwawancari di Senayan meminta pemerintah termasuk pemerintah daerah untuk tetap memperjuangkan nasib buruh.

"Perjuangan itu menyangkut soal kehidupan yang layak dan upah terhadap buruh," katanya, Senin 2 Mei 2016.

img_title Pimpinan Buruh Wanti-wanti DPR: Agustus Diprediksi Ada Kerusuhan Besar, Situasi Rawan

Namun demikian, sejauh ini Fadli Zon menjelaskan, pemerintah secara bertahap sudah melakukan perbaikan meski sejauh ini masih belum sepenuhnya berjalan baik.

"Secara bertahap, sudah keberpihakan pemerintah dalam meningkatkan upah," katanya.

img_title Buruh Minta DPR Serius Tangani RUU Ketenagakerjaan

Selain itu, bakal calon Gubernur DKI Marco Kusumawijaya ketika dihubungi mengatakan, mendukung langkah buruh yang terus menuntut adanya kenaikan upah dan kesejahteraan. Namun menurutnya, buruh juga harus memperhatikan dan menuntut adanya kota yang layak dan baik.

"Kota harus berpihak pada pekerja, karena pekerja adalah mayoritas penduduk kota," katanya.

Menurutnya, tuntutan itu adalah dengan menyuarakan angkutan dan hunian yang baik.

"Angkutan umum yang baik dapat mengurangi beban hidup dan hunian layak termasuk mudah menjangkau fasilistas dan sarana perkotaan sehingga meningkatkan kualitas hidup," kata Marco.

Ia juga menuturkan, kota berbasis mobil pribadi jelas tidak berpihak pada pekerja. Kota yang baik, adalah yang berbasis angkutan umum yang baik. Kota dengan fasilitas-fasilitas yang jauh dan tidak terjangkau oleh pekerja pada umumnya jelas tidak berpihak pada pekerja.

"Reklamasi yang mengambil ruang bersama laut, menjadi tanah pribadi hanya untuk segelitir orang juga tidak berpihak pada pekerja," ujar Marco.

Ia menegaskan, yang terjadi saat ini, kota tidak berpihak pada pekerja. Ongkos transportasi sangat tinggi dan tidak wajar.

"Para pekerja menghabiskan 20-35 persen untuk mobilitas yang baik, air bersih terpipa baru menjangkau 60 persen penduduk jelas tidak mencukupi," katanya.

Marco menambahkan,Jika langkah diambil untuk terciptanya kota yang layak bagi pekerja maka akan memudahkan hidup mereka.
" Ini secara otomatis dapat  menurunkan beban hidup sehingga lebih bisa menabung," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut