Pemberantasan Korupsi Butuh Kerja Sama Internasional
VoxPop.co.id – Pemberantasan korupsi di suatu negar mutlak membutuhkan dukungan kerja sama internasional. Perlu ada kolaborasi yang seirama dengan negara-negara lain yang tidak terbatas hanya pada penegakan hukum.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan hal tersebut di Lancaster House, London, Inggris dalam pertemuan KTT Anti-Korupsi (UK Anti-Corruption Summit), Kamis 12 Mei 2016. Fadli berbicara dalam kapasitanya sebagai Presiden Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC).
“Ada beragam pihak yang dapat mendorong dan membantu upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Masyarakat sipil misalnya, dapat memperkuat sistem whistleblower dan mekanisme untuk melindungi sang whistleblower-nya. Kolaborasi data terbuka, juga dapat mendorong pengawasan oleh publik semakin kuat,” ujar Fadli.
Sehari sebelumnya, Fadli juga mendapat kehormatan memenuhi undangan mengikuti Tackling Corruption Together, sebuah konferensi yang membincang korupsi bagi masyarakat sipil, pemerintah, dan juga kalangan bisnis, yang digelar oleh Commonwealth Secretariat, di Marlborough House, London. Dalam konferensi tersebut, beragam komunitas masyarakat sipil internasional, bisnis, dan juga pemerintah, serta akademisi hadir untuk bertukar pandangan mengenai upaya kolaborasi pemberantasan korupsi ke depan.
Mereka juga menjadi agenda penting dalam penyelenggaraan KTT Anti-Korupsi di London tersebut. Sejumlah pembicara dari organisasi internasional seperti OECD, UN Office on Drugs and Crime (UNODC), Kantor Presiden Meksiko, Presiden Nigeria, hingga LSM Internasional seperti Transparency Internasional, Global Witness, Oxfam, maupun kalangan bisnis seperti Vodafone, Barclays Bank, terlibat dalam konferensi tersebut.
Hal yang menjadi sorotan adalah pentingnya perusahaan mengekspose penerima manfaat utama (beneficial ownership) dari beragam aktivitas bisnis yang ada. Ini untuk menghindari keberadaan perusahaan-perusahaan cangkang yang hanya dapat menjadi sarana penghindaran pajak maupun pencucian uang. Kasus Panama Papers menegaskan pentingnya rezim public registry atas hal tersebut.
“Dalam kesempatan tersebut, GOPAC berdiskusi dengan sejumlah kalangan masyarakat sipil internasional seperti TI hingga Not In My Country, sebuah LSM internasional yang menangani korupsi melalui aplikasi berbasis teknologi. Kami berbicara mengenai kemungkinan kolaborasi ke depan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata politisi Partai Gerindra itu.
