Anggota Komisi XI: Kinerja BPJS Buruk, Tak Pantas Dapat PMN
"Sebab itu, sebelum proposal PMN dibahas, banyak pekerjaan rumah yang mesti dipertanggungjawabkan oleh BPJS sehingga kita bisa percaya bahwa institusi itu clear and clean," kata Politisi Gerindra ini.
Oleh karena itu Heri menyarankan, beberapa langkah yang harus dilakukan adalah:
Pertama, BPJS harus mampu memberikan penjelasan terkait proses operasional dan pelayanannya yang buruk.
Kedua, perlu dilakukan kajian yang lebih holistik terkait kinerja keuangan BPJS.
Ketiga, BPK perlu melakukan audit investigasi atas BPJS terutama terkait kinerjanya yang bermasalah.
"Setelah semua itu beres, baru uang rakyat di PMN yang tidak sedikit itu kita bahas. Belum lagi, PMN yang diberikan menjadi kontraproduktif dengan gembar-gembor penghematan kementerian/lembaga dan daerah untuk efisiensi. Ini justru diberikan kepada sebuah institusi yang tidak efisien," jelasnya.
Oleh karena itu, sekali lagi, Menurut Heri selama hal-hal tersebut tidak mendapat penjelasan yang meyakinkan, dan tidak dipenuhi, maka sepertinya BPJS belum pantas untuk mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN). (Webtorial)
DPR Setujui Pagu Indikatif Kemensos 2021 Sebesar Rp62,024 Triliun
Penyerapan anggaran Kemensos juga diapresiasi.
