Baleg: Pembahasan RUU Harus Konsisten Tiga Kali Masa Sidang
VoxPop.co.id – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo mengatakan, pembahasan beberapa RUU di DPR bisa membutuhkan waktu tujuh kali masa sidang. Padahal, sesuai Tata Tertib (Tatib) DPR, pembahasan satu RUU harus selesai dalam waktu tiga kali masa sidang.
Firman menyampaikan hal itu dalam rapat evaluasi RUU Prolegnas Prioritas 2016, di DPR RI, Jakarta, Senin 24 Oktober 2016. Ada beberapa catatan yang dia sampaikan dalam rapat tersebut. Salah satunya, masih ada pembahasan sejumlah RUU yang melewati dari waktu yang telah ditetapkan.
"Ini yang saya sampaikan, saya minta ketegasan. Kalau konsisten dengan RUU maka dalam tiga kali masa sidang seharusnya sudah berhenti, ini terkait masalah anggaran," ujar Firman.
Seharusnya, menurut Firman, setiap komisi dapat menyelesaikan dua RUU. Idealnya pembahasan setiap RUU dapat diselesaikan dalam tiga kali masa persidangan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 143 Tata Tertib (Tatib) DPR RI yang berbunyi, ‘Pembahasan Dilakukan Dalam Jangka Waktu 3 (tiga) Kali Masa Sidang’.
"Jadi tiga kali masa sidang minimal setiap komisi menghasilkan satu RUU. Diharapkan setiap komisi dapat menghasilkan dua RUU dalam satu tahun. Namun, ada yang sampai perpanjangan menjadi empat bahkan tujuh kali masa persidangan. Itu pemborosan," ujarnya.
Dalam rapat evaluasi RUU Prolegnas Prioritas 2016 yang dihadiri 23 anggota Baleg dan unsur Alat Kelengkapan Dewan (AKD) disampaikan, dari 50 RUU yang masuk, 30 diantaranya disiapkan oleh DPR, dan 20 RUU oleh pemerintah. Ada tujuh RUU yang telah disahkan, sedangkan 27 RUU masih dalam tahap pembahasan tingkat satu, yakni di Komisi dan Panitia Khusus (Pansus).
Kepada peserta rapat, Firman menanyakan kendala yang dihadapi dalam pembahasan RUU.
Wakil Ketua Pansus RUU Minol, Aryo Djojohadikusumo menyampaikan, beberapa kendala dalam penyelesaian RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol).
"Kebanyakan anggota dari Pansus sedang mengurus Pilkada, jadi dalam rapat kuorum jarang terpenuhi. Lalu karena proses reshuffle pergantian Mendag dan Menperin sehingga pembahasan agak molor," katanya.
Firman mengimbau agar pimpinan Pansus melaporkan hal tersebut ke setiap fraksi.
"Itu perhatian pimpinan Pansus dan Panja untuk melaporkan ke masing-masing fraksi, dan setiap fraksi mengimbau tingkat keaktifan anggota Pansus. Kalau di fraksi saya (fraksi Golkar) ada teguran tertulis, lebih dari tiga kali berhalangan maka akan diganti," ujar Firman.
