Berita Terbaru Uu minerba

Bahlil menyatakan ormas keagamaan tetap mendapat prioritas mengelola tambang, namun penunjukannya wajib melalui mekanisme yang transparan sesuai putusan MK.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta kepada Pemerintah, khususnya Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI segera melakukan revisi semua peraturan terkait PSN.

Pengesahan revisi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) telah dilakukan DPR hari ini.

Kadin Indonesia melalui Kadin Provinsi yang tersebar di 38 wilayah Indonesia, sangat siap berkolaborasi dan memberikan pendampingan pengelolaan tambang.

Anindya Bakrie mengaku pihaknya sangat memahami bahwa semangat dari UU Minerba yang baru ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi lebih banyak masyarakat Indonesia

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menjelaskan 12 poin perubahan atau penambahan terkait hal-hal substansial dalam revisi UU Nomor 4 Tahun 2009.

Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, resmi mengesahkan RUU Minerba

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pihaknya akan menerima masukan dari kampus-kampus se-Indonesia terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) bagi perguruan tinggi

Desakan agar Mardani H Maming segera dibebaskan mencuat setelah adanya eksaminasi putusan hakim dan temuan adanya kekhilafan dan kesalahan hakim saat memberikan vonis.

Kementerian ESDM menyebut, ketentuan itu harus dipatuhi Freeport karena sesuai dengan UU Minerba yang berlaku.

Kementerian ESDM terus berupaya agar aturan turunan atau Peraturan Pemerintah dari UU Minerba bisa segera dirampungkan.

Sidang rakyat dilakukan virtual dan dihadiri lebih dari 2.000 orang.