Kebhinekaan Harus Jadi Perilaku, Bukan Simbol
VoxPop.co.id – Anggota Komisi III DPR RI Abdul Kadir Karding menolak jika politisi dinilai bukan sebagai negarawan, sehingga dengan begitu, maka politisi bukan pahlawan. Bahwa selama politisi menjalankan tugasnya dengan etika politik dan berani membela kepentingan rakyat, bangsa dan negara, maka bisa menjadi pahlawan sekaligus negarawan.
“Jadi, tidak benar kalau politisi itu berbeda dengan negarawan. Politisi itu kan hanya indentitas. Tapi, kalau dalam menjalankan tugasnya dia sesuai etika dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, maka dia adalah pahlawan sekaligus negarawan,” kata Sekjen DPP PKB itu dalam diskusi ‘Esensi Hari Pahlawan, Satu dalam Kebhinekaan’ bersama Sekjen DPP PPP Arsul Sani dan pakar politik kebangsaan Yudi Latif di Media Center DPR RI, Rabu 23 November 2016.
Karena itu kata Karding, kebhinekaan itu bukan saja simbol, melainkan harus menjadi perilaku dan keteladanan untuk memperjuangkan kebersamaan, kesejahteraan, keadilan, gotong royong dan sebagainya yang sudah terbangun sejak 1908.
“Sejak itu bangsa ini sudah sadar jika berbeda agama, suku, ras dan antar golongan, tapi tetapi bersatu untuk Indonesia yang satu. Bahkan kaum muda itu berkumpul di rumah seorang Tionghoa di Jakarta,” ujarnya.
Problemnya saat ini menurut Karding adalah kesenjangan sosial, kaya miskin dimana kekayaan negara ini baru dikuasai oleh 40 orang dan kebijakan negara tidak berpihak kepada mayoritas yang miskin. Ditambah lagi di era global saat ini banyak pengaruh ideologi keagamaan yang berbeda dengan Indonesia, yang moderat.
“Kini muncul pendatang baru dengan apa yang disebut ideologi transnasional, liberal dan lainnya dan belajar dari google. Bukan dari guru, kiai, dan ulama yang memahami agama dengan baik dan benar. Seperti di pesantren. Padahal, sejarah Islam Indonesia itu berbeda jauh dengan Islam di Timur Tengah yang masyarakatnya cenderung monogen, tidak heterogen, tidak majemuk. Inilah bagian dari masalah kita bersama,” ujarnya.
Karena itu kata Karding, dalam kemajemukan ini kebijakan negara harus menciptakan keadilan sosial, mengakomodir kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
“Maka ke depan harus mentradisikan kehidupan yang sederhana, majemuk, segala sesuatu terkait kepentingan rakyat, bangsa dan negara harus dibicarakan bersama-sama,” katanya.
